MADIUN - Eksekutif dan Legislatif Kota Madiun, nampak serius dalam menanggulangi Covid-19. Salah satunya ditunjukkan melalui tahapan penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2021. Tak hanya kompak mempercepat penyusunan, sederet pertanyaan dan masukan terkait penanganan pandemi dari fraksi-fraksi di DPRD turut dijawab oleh Wali Kota Madiun Maidi.
"Kami berterima kasih pembahasan bisa selesai tepat waktu," ujar wali kota, dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Wali Kota Madiun atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terkait penyusunan rancangan P-APBD 2021, Kamis (26/8/2021).
Salah satu yang menjadi sorotan wakil rakyat adalah progres serapan anggaran belanja di organisasi perangkat daerah (OPD). DPRD mendorong agar setiap OPD bisa mempercepat serapan mereka. Wali Kota Maidi sepakat bahwa penyerapan perlu dipercepat, asalkan sesuai dengan kondisi yang ada.
"Serapan belanja juga perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan," tegasnya.
Orang nomor satu di Kota Pendekar itu mencontohkan belanja terkait penanganan pasien Covid-19. Ketika ditargetkan pasien yang harus ditangani sejumlah 30 ribu jiwa, sedangkan di lapangan jumlah warga yang sakit tidak sebanyak itu, tentu OPD tidak bisa memaksakan penyerapan.
"Ini karena Covid-19 terus kita rem. Mudah-mudahan semakin melandai," ucapnya.
Selain itu, juga ada sejumlah kendala yang dihadapi OPD dalam mempercepat serapan anggaran mereka. Yang paling utama adalah kesiapan penyedia barang dan jasa. Wali kota menyebut, kadang kala pemenuhan pesanan suatu barang bisa cukup memakan waktu. Contohnya tempat tidur untuk rumah sakit lapangan (RSL).
"Ada beberapa belanja yang menunggu pabrikan action dulu mempersiapkan barangnya. Misalnya bed. Begitu barang siap, langsung kita beli 150 unit untuk RSL," pungkasnya.(Sep)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Prabasonta/Erik P |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi