SUARA INDONESIA

Bahas Raperda Perubahan APBD 2021, DPRD Banyuwangi Tekan Eksekutif Capai Target PAD

Muhammad Nurul Yaqin - 29 September 2021 | 14:09 - Dibaca 1.06k kali
Peristiwa Daerah Bahas Raperda Perubahan APBD 2021, DPRD Banyuwangi Tekan Eksekutif Capai Target PAD
Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara memberikan keterangan usai memimpin rapat, Rabu (29/9/2021). (Muhammad Nurul Yaqin/suaraindonesia.co.id).

BANYUWANGI- Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara menekankan pada eksekutif agar serius dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini diungkapkan Made usai memimpin rapat dalam agenda pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2021 bersama Badan Anggaran DPRD Banyuwangi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (29/9/2021).

"Kemarin proyeksi di induk kita Rp 590 miliar terkoreksi Rp 518 miliar, per hari ini 58 persen, itu yang kita tekankan. Kita ingin pendapatan harus sesuai target," tegas Made.

Menurutnya, jika target PAD yang sudah dipatok tidak mencapai target, akan berdampak pada belanja daerah yang lain.

"Jadi Rp 518 miliar ini harus sesuai target, itu yang kita tekankan, jika itu tidak diantisipasi akan mengoreksi belanja yang lain atau dikurangi," sambungnya.

Dewan juga memberikan saran dalam target ini, agar eksekutif dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus memaksimalkan kerja.

"Maka Pemkab harus benar-benar mengantisipasi pendapatan tersebut, atau menyesuaikan target pendapatan yang dipatok. Potensi pendapatan harus benar-benar sesuai target," sebutnya.

Selain itu, dalam rapat lanjutkan pembahasan rancangan APBD Perubahan Tahun 2021 ini, dewan juga meminta agar eksekutif memilah antara skala prioritas dan tidak.

Menanggapi permintaan dewan, Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi Mujiono, mengatakan dalam menentukan skala prioritas, eksekutif menyiapkan langkah strategis.

"Langkah kami adalah melakukan suatu efisiensi efektivitas anggaran, melakukan suatu rasionalisasi tiap-tiap SKPD, pekerjaan yang kira-kira ditunda pada tahun 2022, atau pekerjaan rutin yang sifatnya bisa dilaksanakan efisiensi efektif, ini di refocusing," kata Muji.

Skala prioritas diantaranya berada di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian dan perikanan. Sektor ini harus menjadi atensi karena untuk pemulihan ekonomi. Termasuk juga jaring pengaman sosial.

"Sehingga anggaran yang ada kita prioritaskan untuk yang sangat emergensi. Misalnya dari sektor pengairan, karena sektor pertanian membutuhkan proses irigasi kita lakukan optimalisasi. Termasuk pendidikan dan kesehatan secara umum kita lakukan relaksasi dan rasionalisasi," tandas Muji. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Muhammad Nurul Yaqin
Editor : Nanang Habibi

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya