BONDOWOSO - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bondowoso telah resmi dilantik oleh MUI Provinsi Jawa Timur, di Aula Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kota Tape.
Pengukuhan tersebut dipimpin oleh Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin, yang merupakan Ketua Bidang Organisasi MUI Jawa Timur.
Prof Dr H. Abd Halim Soebahar, MA Wakil Ketua MUI Jatim menyampaikan, MUI harus menjadi resolusi konflik terhadap kesenjangan antar kelompok atau aliran paham keislaman dan umat beragama di Bondowoso.
" MUI harus menjadi resolusi di tengah-tengah konflik paham keagamaan yang berbeda, sebab itu menjadi pedoman dasar dan pedoman rumah tangga organisasi yang di dalamnya ada para Ulama, Zuama, dan Cendekiawan muslim ini," katanya, Sabtu (15/1/2022).
Lebih lanjut, Prof Abd Halim mengatakan, MUI itu juga harus menjadi sebuah wadah musyawarah dan silaturahmi bagi ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
Prof Halim juga menyatakan, tidak kalah penting pula MUI harus menjadi pendamai jika terdapat sebuah konflik paham keagamaan di tengah-tengah masyarakat, karena sebagai bagian peran penting MUI dalam menjadi sebuah resolusi konflik.
" Potensi-potensi konflik harus diurai, dikaji, dilerai dan didamaikan lewat MUI, karena semacam itu di MUI ada ilmunya dalam menyelesaikan konflik keagamaan,," imbuhnya.
Menurut Prof Halim, MUI juga harus melakukan kajian-kajian yang cukup inten berdasarkan ilmu dan metodologi yang memang harus ada di dalam lembaga tersebut.
Dia mengatakan, SDM MUI Bondowoso sudah cukup bagus yang menjadi ulama, Zuama, dan cendekiawan.
Mereka kata dia, tersebar di berbagai perguruan tinggi. Untuk itu, jika mereka disinergikan maka sangat prospektif untuk pengembangan MUI Bondowoso ke depan.
" MUI itu organisasi pemberi fatwa, baik diminta atau pun tidak diminta," tembahnya.
Menurutnya, MUI jangan sampai menunggu ada orang meminta fatwa, maka apabila ada persoalan-persoalan darurat, organisasi ini harus segera melakukan kajian.
" Masyarakat itu penting memberi masukan kepada MUI, sebab MUI itu berkhidmat untuk umat," tutupnya.
Sementara, KH Salwa Arifin Bupati Bondowoso, meminta agar MUI juga mencegah paham-paham radikalisme yang berkembang di masyarakat.
" MUI mempunyai tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas. Mereka harus pula melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang terpapar radikalisme," ujarnya.
Sementara itu, KH. Asyari Fasha, Ketua MUI Bondowoso menambahkan, penanganan terhadap paham radikalisme dan intoleransi sebelumnya memang sudah diantisipasi.
" Paham itu ada di 23 kecamatan. Namun tak terlalu tinggi," ungkapnya.
Sebenarnya, lanjut KH Asyari, paham itu hampir ada di seluruh Indonesia, termasuk pula di Bondowoso.
Katanya, MUI sudah sejak awal mencoba mencoba melakukan pencegahan dengan duduk bersama tokoh masyarakat.
" Kita kerjasama Pemerintah, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat. Jika ada sesuatu yang meresahkan di masyarakat, maka itu akan dipanggil," tutupnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : Bahrullah |
Komentar & Reaksi