BONDOWOSO - Hendri, Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Bondowoso mengaku turut menjadi korban atas atas kelangkaan pupuk yang terjadi di Desa Sumber Dumpyong dan Ardisaeng, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Hendrik menegaskan, selaku Dinas Pertanian (Disperta) yang mendampingi petani juga butuh pupuk, sehingga diharapkan kios tidak mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
" Disperta leding sektornya tidak mengurusi kios, sebab disana sudah ada Permendag nomor 15 tahun 2013, sehingga kios itu bukan kewenangannya Disperta," kata Hendri lewat sambungan telepon pada media, Selasa (25/1/2022).
Lebih lanjut Hendri menyatakan, Disperta juga menjadi korban ketika kios menaikan harga dan mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk subsidi, padahal menurut SK-nya bupati pupuk subsidi itu sudah ada.
Dia menerangkan, di dalang Permendag 15 Tahun 2013 tanggung jawab penyaluran pupuk ini ada pada kios dan distributor pupuk, sementara Disperta berada di luar kewenangan tersebut.
" Kalau ada pelanggaran di kios dan distributor, tinggal Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) melaporkan pada produsen atau perusahaan dan melaporkan pada Kementerian Pertanian (Kementan), itu mereka (Red, onum Kios dan Distributor) yang akan kena sanksi nantinya," ujarnya.
Dia menuturkan, jika nanti di Pakem benar-benar ditemukan pelanggaran dan ada bukti, Disperta akan mengusulkan ke KPPP agar berkirim surat pada produsen dan Kementan, sehingga nanti mereka oknum kios dan distributor mendapat sanksi.
" Kalau SK tentang pengalokasian pupuk itu saat ini sudah diambil alih bupati, walaupun prosesnya berdasarkan data-data dari Diperta," ungkapnya.
Dia berencana akan berkoordinasi dengan kepolisian sebagai salah satu bagian anggota KPPP terkait persoalan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Pakem.
Sebagai pendamping petani, pihaknya memohon kepada penyalur agar melancarkan proses penyaluran pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan para petani, sebab SK pengalokasian pupuk sudah dibuatkan oleh bupati.
Jika pupuknya nanti masih kesulitan, Diperta akan melaporkan ke KPPP agar agar dilaporkan ke produsen dan kementerian.
Dia mengaku, sebagai pendamping petani juga prihatin jika terjadi sebuah kelangkaan pupuk, bagaimana tidak menjerit jika petani itu sulit untuk mendapatkan pupuk.
" Kalau pupuknya itu terlambat dan mahal maka yang dirugikan itu petani. Kasihan petani produksinya bisa turun," tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Para peti di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur menjerit.
Pasalnya, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sangat kesulitan alias langka, bahkan jika pun ada harganya diduga dijual di atas Harga Eceran Tinggi (HET).
Hal itu sebagaimana diutarakan oleh Satibiyanto petani asal Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem, pada media, Senin (24/1/2022).
Lebih lanjut, Satib ini mengatakan , jika sudah berulang kali melakukan proses tentang langka pupuk bersubsidi di desanya. Namun, aspirasinya tak pernah menemukan solusi dari pemerintah.
" Saya sudah menyuarakan masalah pupuk itu di berbagai tempat, tapi tidak pernah ada solusi," ujarnya.
Satibi mengatakan, jangan petani, kelompok tani saja juga mengeluh karena setiap musim tanam, hanya dapat 3 sampai 4 kuintal pupuk urea.
" Kelangkaan pupuk saat ini membuat warga kesusahan, sehingga masalah pupuk ini bagi petani berpotensi gagal panen," imbuhnya.
Satibi mengungkapkan, pupuk tersebut tidak hanya langka, bahkan tidak ada. Sebab sejak akhir 2021 lalu, pupuk subsidi sudah habis.
“Para petani datang ke kios, juga tidak ada,”ujar dia.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi