LAMONGAN - Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan Aris Wibawa menyebut kenaikan anggaran tunjangan perumahan anggota dewan masih wajar dan tidak perlu dipersoalkan.
"Masih wajarlah, dewan ini juga kan wakil rakyat. Kalau melihat daerah lain bisa fantastis, seperti Gresik dan Sidoarjo," tegas Aris Wibawa kepada suaraindonesia.co.id, Rabu (6/4/2022).
Tunjangan perumahan yang akan diterima 50 anggota dewan, lanjut Aris, akan diberikan setiap bulan dari total anggaran tahun 2022, yakni 10,2 miliar yang telah melalui proses penaksiran appraisal.
Dari total anggaran tersebut, ketua dewan akan menerima Rp 26 juta, wakil ketua dewan 19,3 juta, dan anggota dewan Rp 11 juta.
"Anggaran akan diterima dewan setiap bulan, dan itu belum termasuk pajak," ujarnya.
Aris mengatakan, tunjangan perumahan anggota dewan naik dibandingkan tahun sebelumnya, karena sudah 7 tahun tidak mengalami kenaikan.
"Anggaran ini sudah disetujui, sudah tersedia dan tidak membebani APBD," pungkasnya.
Kenaikan anggaran tunjangan perumahan tersebut tercatat dalam penganggaran alokasi paket untuk tunjangan perumahan DPRD yang diunggah di situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tahun 2022, yakni sirup.lkpp.go.id.
Total anggaran tunjangan perumahan untuk anggota dewan, yakni mencapai Rp 10.284.000.000 atau Rp 10,2 miliar.
Dari situs SiRUP LKPP disebutkan, anggaran tunjangan perumahan DPRD dengan proses swakelola yang akan dilaksanakan Januari hingga Desember tahun 2022.
Untuk kode RUP yakni 28792457 dengan nama paket Belanja Tunjangan Perumahan DPRD, nama KLDI Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, Satuan Kerja Sekretariat DPRD. Adapun sumber anggaran dari APBD Lamongan tahun anggaran 2022.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi