BONDOWOSO - Panitia Khusus (Pansus) Kelangkaan Pupuk bersubusidi, DPRD Bondowoso menggelar rapat dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisisda (KP3) di Gedung DPRD.
Agenda rapat itu membahas perihal terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di seluruh Kecamatan, Kabupaten Bondowoso.
Anggota Pansus dari fraksi PDI P, Bambang Suwito menyampaikan, permasalah kelangkaan pupuk bukan pada Perencaaan Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).
Namun, kelangkaan itu dipicu potensi permainan yang dilakukan oleh sejumlah kios dan distributor, menggunakan nama - nama yang tercantum dalam RDKK sebagai penebus.
Padahal pada kenyataannya, banyak nama yang tercantum dalam RDKK tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi.
"Saya sudah turun menanyakan langsung. Banyak petani terdaftar sebagai penebus, tapi pada kenyataannya mereka tidak menebus pupuk bersubsidi," kata Bambang Suwito, di Gedung DPRD, saat memberikan pemaparan soal kelangkaan pupuk bersubsidi, Selasa (20/9/2022).
Bambang menerangkan, selama ini para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sudah bersusah payah menyusun RDKK. Bahkan para PPL harus menginap dirumah warga hanya untuk menyelesaikan penyusunan RDKK bersama petani.
"Mereka sudah bersusah payah, malah disalahkan. Masalah kelangkaan ini bukan pada penyusunan perencanaan. Tetapi pada realisasi pupuk di kios," ujarnya.
Permasalahan kelangkaan akan terus berlangsung tiap tahun jika yang dibahas adalah RDDK, kata Bambang.
Seharusnya, menurut Bambang, pihak pengawas fokus pada realisasi pupuk dimasing - masing kios. Sehingga, permasalahan kelangkaan tidak terulang ditahun berikutnya.***
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mohammad Sodiq |
| Editor | : Lutfi Hidayat |
Komentar & Reaksi