SUARA INDONESIA

DPRD Banyuwangi Dorong Kemandirian Fiskal Daerah

Muhammad Nurul Yaqin - 04 October 2022 | 16:10 - Dibaca 1.43k kali
Peristiwa Daerah DPRD Banyuwangi Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono. (Muhammad Nurul Yaqin/Dok. suaraindonesia.co.id).

BANYUWANGI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, mendorong optimalisasi PAD guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono mengapresiasi atas capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi tahun 2022 sebesar Rp 526 miliar dari target Rp 518 miliar.

"Itu sudah bagus, karena memang tahun 2020 sampai tahun 2022 kita terdampak pandemi. Sehingga tidak kita persoalan," cetusnya, Selasa (4/10/2022).

Namun, lanjut Ruli, proyeksi PAD Banyuwangi tahun 2023 yang ditargetkan Rp 554 miliar, dinilai masih kurang. Sebab, sudah keluar dari kesulitan ekonomi, meski perkembangan ekonomi yang belum pasti.

"Tetapi saya yakin, sebenarnya ada kiat-kiat bagaimana target atau proyeksi Rp 554 miliar itu mudah untuk dicapai eksekutif," ucapnya.

Paling penting, kata Ruli, saat ini dewan mendorong bagaimana Banyuwangi mempunyai kemampuan fiskal yang mempuni. Seperti menggali potensi-potensi daerah guna meningkatkan PAD Banyuwangi. 

Ruli mencontohkan seperti pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus bergerak di sektor pelabuhan dan pertambangan. Karena selama ini dua sektor tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Pendirian BUMD ini kita desak, arahnya ke kemandirian fiskal. Jika indikator kemandirian fiskal sudah bagus, sehingga Banyuwangi tidak lagi menggantungkan bantuan dari luar," cetus Politisi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi ini.

Ruli menyebut, kembali lagi pada roh otonomi daerah. Dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur masyarakat dan daerahnya, dalam rangka kemakmuran.

"Peluang itu harus optimalkan sebaik mungkin, potensi daerah harus kita gali dan kita cari. Karena manfaatnya besar, selain bisa menyerap tenaga kerja lokal juga mendongkrak PAD kita," ungkapnya.

Selain itu, Ruli juga mendesak eksekutif mulai mengurangi penyertaan modal kepada pihak ketiga. Seperti contoh ke Bank Jatim.

"Memang hasil, tapi ini tidak menyerap tenaga kerja. Tetapi kalau membuka perusahaan, membuka usaha maka ada penyerapan tenaga kerja. Mengurangi pengangguran, sesuai visi misi Bupati Banyuwangi," ujarnya.

Ruli menambahkan, disisi lain dewan mengajak seluruh pihak tidak hanya instansi pemerintah namun juga masyarakat, agar welcome kepada investor.

"Kalau perlu kita berusaha mencari investor supaya mau berinvestasi ke Banyuwangi. Ini harus ada kemauan keras dan berpikir ke depan. Karena ada contoh di Jembrana, meski kabupaten kecil, tapi ada investor untuk linting rokok. Itu menyerap tenaga kerja 6 ribu orang," bebernya.

Menurutnya, Banyuwangi juga memiliki potensi serupa meski tidak di sektor yang sama. Oleh kare itu, Ruli berharap, jika ada investor mau berinvestasi ke Banyuwangi, bisa diberikan 'karpet merah'.

"Masyarakat juga harus menyadari kepentingan jauh ke depan. Seperti contoh di Pulau Tabuhan, dulunya kan mau ada yang berinvestasi tapi gagal karena ada perlawanan warga. Jadi, jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Tetapi generasi mendatang, karena akan menguntungkan bagi anak cucu kita nanti," pungkasnya.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Muhammad Nurul Yaqin
Editor : Imam Hairon

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV