SITUBONDO - Ketua PCNU Situbondo, KH. Muhyiddin Khotib menyatakan, bahwa operasi gabungan yang digelar oleh Pemkab Situbondo terdiri dari Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan serta adanya keterlibatan PC NU melalui Banser hasilnya sudah efektif.
Hal itu, menurutnya berdasarkan hasil kajian dan evaluasi NU sendiri.
"Alhamdulillah sebagian besar dari beberapa tempat yang diduga dihuni oleh para pelacur atau PSK yang mayoritas dari luar kota banyak yang sudah pulang, terutama yang ada di gunung sampan (GS)," ujarnya saat ditemui di Kantornya Jl. Madura Situbondo, pada Selasa (29/3/2023) malam.
KH. Muhyiddin Khotib mengatakan, setelah para PSK yang ada di Situbondo ini pulang tentunya perlu adanya dievaluasi bersama, kira kira seperti apa tindaklanjutnya, agar supaya mereka tidak kembali lagi ke Kota Santri Situbondo ini.
"NU dapat berpartisipasi untuk ikut menjaga dengan cara yang lebih efektif, dan langkah yang dilakukan yaitu akan membuat Beberapa posko penjagaan di pintu masuk gerbang eks yang diduga menjadi tempat pelacuran," tandasnya.
Ia menjelaskan, posko-posko ini akan kita buat bukan hanya di GS, tetapi juga di tempat lain seperti bandengan, burnik, nyioran dan tempat tempat lain seperti warung warung yang ada di tempat tempat pantura.
"Ini terus juga kita pantau dengan cara PC NU sendiri dan harapannya kedepan ini seperti apa. Kalau dulu diwacanakan setelah penghuninya tidak ada maka akan ada upaya pembongkaran tempat yang dihuni oleh para pekerja seks komersial, tentu rencana ini agar segera ditindaklanjuti, sehingga mereka kalau misalnya pulang lagi ke Situbondo sudah tidak mempunyai tempat lagi, saya kira cara ini lebih efektif," tuturnya.
Kemudian, pembinaan yang dilakukan oleh NU akan terus kita lakukan melalui ranting NU masing masing dengan berkolaborasi dengan Kades untuk bersama-sama menyadarkan masyarakat setempat yang punya warung di pinggir jalan yang kadang kadang masih menerima tamu tanda kotif, tamunya kurang bagus.
Ia menegaskan, hal itu dilakukan agar ada komitmen bersama untuk menjaga nama baik Kabupaten Situbondo.
"Untuk tempat tempat yang liar seperti burnik misalnya, kita berharap Pemerintah Kabupaten agar supaya pro aktif atau segera ada upaya untuk memberikan penerangan jalan umum karena disitu setelah kami lihat kondisinya sangat gelap, ini supaya secepatnya diberi penerangan lampu yang memadai," harapnya.
Menurut KH. Muhyiddin Khotib, karena Ini kondisinya sangat urgen atau kondisinya sangat darurat, seharusnya Pemerintah tidak usah menunggu anggaran PJU yang akan datang, itu terlalu lama.
Pembinaan selanjutnya dari Pemerintah ini sangat dibutuhkan seperti pembinaan dari Satpol PP misalnya memanggil para pemilik warung yang ada dipinggir jalan yang berpotensi melayani laki laki hidung belang di Kabupaten Situbondo.
"Ini harusnya para pemilik warung diajak untuk ikut bisa menjaga ketertiban Kabupaten ini secara bersama sama," ucapnya.
Dengan adanya ketegasan Pemerintah ini, kata dia, tentunya harus juga diimbangi dengan adanya efek ekonomi khususnya bagi para pedagang yang melayani eks pelacuran seperti contoh di GS dengan adanya peraturan dan kebijakan yang diterapkan otomatis warung warung tersebut akan kehilangan mata pencahariannya.
"Ini pemerintah daerah harus ada perhatian dan mencarikan solusi kira kira seperti apa cara mengatasinya, supaya mata pencaharia mereka tidak terpuruk," terangnya.
Untuk rencana pembuatan posko yang dilakukan oleh NU ini, lanjut dia, tidak akan membebani Pemkab Situbondo, tetapi akan lewat swadaya masyarakat.
"Dan kalau misalnya nanti pemkab situbondo juga ada kemauan untuk mendirikan posko posko tersebut saya kira itu lebih baik dan sangat mudah sekali dibandingkan dengan kita," pungkas KH. Muhyiddin Khotib.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi