JOMBANG - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Jombang berangkat demo ke Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Sekitar 744 perangkat desa se-Kabupaten Jombang berangkat menggunakan transportasi bus. Mereka berkumpul di Pendopo Kabupaten Jombang.
Tuntutan demo mereka menolak rekomendasi poin 4 Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP-APDESI) tentang dimasukkan periodesasi perangkat desa sama dengan Kepala Desa selama 9 tahun.
Ketua PPDI Jombang, Teguh Wahyudi mengatakan acara ke Jakarta dalam rangka Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke 3. Sekaligus menyuarakan tuntutan ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Istana Negara.
"Kami perangkat desa menolak tegas rekomendasi yang di sampaikan temen-temen APDESI tersebut," kata Teguh.
Meskipun belum diputuskan, aturan masa jabatan 9 tahun untuk perangkat desa akan tetap dilakukan penolakan. Pihaknya meyakini aksi penolakan akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan di pusat.
"Usulan perangkat desa menjadi pertimbangan penentu kebijakan yang ada dipusat," terangnya.
Selain itu, pihaknya juga menuntut kejelasan status perangkat desa mengenai aturan khusus dan minta diperlakukan khusus pula.
"Karena sampai sekarang masih mengambang. Kami pengen kalau dalam UU ASN masuk ada teman PNS, PPPK. Kita pingin dibawahnya ada temen-temen perangkat desa dengan aturan khusus, dengan perlakuan khusus," ungkapnya.
Dikonfirmasi terkait berangkatnya PPDI ke Jakarta, Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab mengatakan, dirinya mengetahui apa yang dilakukan perangkat desa merupakan agenda nasional, dimana pihak Pemkab Jombang tidak bisa melarang dan mencegah kegiatan tersebut.
"Mereka sudah punya komunitas, sudah punya forum sendiri dan dilaksanakan seluruh indonesia," ujarnya.
Meski begitu, ia menepis apabila ada rumor Pemkab Jombang mendukung aksi perangkat desa tersebut.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Gono Dwi Santoso |
| Editor | : Lukman Hadi |
Komentar & Reaksi