SUARA INDONESIA, TEGAL - Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Nooraly, mengingatkan bahaya dominasi uang dalam Pemilu yang dinilainya kian pragmatis dan mengancam kedaulatan rakyat. Hal itu disampaikannya dalam acara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan 2025 yang diselenggarakan KPU Kota Tegal di Hotel Khas Tegal, Kamis (26/6/2025).
Politikus PAN yang akrab disapa Goyud itu menyoroti sejumlah persoalan krusial pasca-Pemilu, di antaranya netralitas aparatur negara, integritas penyelenggara pemilu, dan kualitas partisipasi pemilih.
“Kalau pola-pola pemilu berbasis uang ini dibiarkan, gedung DPR bisa dikuasai para pemodal atau cukong. Jangan sampai yang duduk di sana adalah bos bandar narkoba, judi, dan sebagainya. Ini harus diminimalkan,” tegas Goyud.
Ia juga menilai, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu tak luput dari sorotan publik, khususnya dalam hal netralitas. Bahkan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) disebutnya telah beberapa kali menggelar sidang etik atas kasus ketidaknetralan dan dugaan pelanggaran lainnya.
“Sudah berapa kali DKPP menyidangkan teman-teman penyelenggara karena ketidaknetralan, ketidakbecusan, bahkan karena masalah di Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Goyud menyoroti persepsi masyarakat bahwa pemilu kali ini adalah yang “paling brutal” karena kental dengan praktik pragmatisme.
“Berapa uang yang mereka dapatkan, baru mereka pilih. Maka ke depan, pemilih harus disadarkan agar tidak pragmatis,” ujarnya.
Ia juga mengkritik paradigma KPU yang mengukur kesuksesan pemilu hanya dari sisi partisipasi pemilih. Menurutnya, partisipasi tinggi tanpa kesadaran bisa menyesatkan, apalagi jika terjadi mobilisasi massal disertai iming-iming materi.
“Karena yang dikejar partisipasi, akhirnya terjebak pada mobilisasi. Jadi kehadiran pemilih bukan karena kesadaran, tapi karena embel-embel sesuatu,” tambahnya.
Terkait politik uang, Goyud menegaskan, praktik ini tak hanya terjadi di kalangan pemilih, namun juga menyusup ke penyelenggara pemilu. Untuk itu, ia mendorong adanya seleksi ketat dan uji kelayakan yang fokus pada integritas calon penyelenggara.
“Soal politik uang, yang paling mengkhawatirkan justru kecurangan jual-beli suara bisa terjadi di tingkat penyelenggara. Maka, rekrutmen harus melalui fit and proper test yang benar-benar ketat,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Goyud menekankan pentingnya menjaga independensi penyelenggara pemilu agar tidak menjadi alat partai politik atau penguasa.
“Penyelenggara bekerja untuk negara. Kalau pemilu berlangsung bersih dan jujur, maka rakyatlah yang akan menang. Hasilnya pun akan melahirkan pemimpin yang benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat,” pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wiwit Kuncoro |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi