LAMONGAN - Belasan ribu warga Kabupaten Lamongan, Jawa Timur luput dari bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah. Hal itu diduga karena ada data ganda kependudukan.
Pekan lalu, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi menyatakan, bahwa belasan ribu data ganda itu menjadi penyebab tidak tepat sasarannya bansos di wilayah setempat.
"Sebanyak 18 ribu masyarakat Lamongan seharusnya menerima bantuan non tunai. Karena data ganda, menyebabkan tidak bisa menerima bantuan tersebut," ungkap Bupati.
Namun, pernyataan Bupati justru disangkal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, Jumat (20/8/2021).
Sugeng menampik adanya data ganda di Lamongan. Hal itu disampaikan pada suaraindonesia.co.id melalui sambungan seluler.
"Tidak ada data ganda. Harus dilihat darimana ada data ganda. Harus dilihat satu per satu terkait data ganda itu, dan selama ini terus koordinasi dengan Dinas Sosial," tukasnya.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Pornomo mengatakan, Pemkab telah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan menyalurkan bantuan dan jaminan perlindungan sosial melalui beberapa program.
"Di antaranya PBI JKN, PKH, BPNT, BST, PKH plus (Jaslut) Provinsi, Bansos Beras 10 kilogram dan JPS Provinsi," sebutnya.
Jumlah penerima yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejumlah 129.700 KK dan selebihnya keluarga penerima manfaat (KPM) non DTKS.
"Apabila ada warga masyarakat miskin yang layak dapat bansos, namun masih belum tersentuh, mohon disampaikan berjenjang melalui Kades/Lurah dan pendamping sosial," imbaunya. (ali/amj)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Imam Hairon |
| Editor | : Bahrullah |
Komentar & Reaksi