BANDUNG - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) tengah serius menggencarkan program ketahanan pangan untuk mendongkrak kualitas pangan di Indonesia.
Keseriusan itu dibahas Negara Institute dalam Focus Group Discussion (FGD) di Bandung, pada (19/1/2023) lalu, untuk mengukur kebijakan dan perencanaan pangan sebagai langkah antisipasi krisis pangan global.
Hal tersebut merespon kritik DPR RI terhadap Kementan yang menganggap program pertanian dan data stok pangan yang tidak konsisten.
Diskusi dihadiri perwakilan dari stakeholder terkait dengan kebijakan pangan di antaranya pemerintah daerah, Perum Bulog, BPN, BPTP Jawa Barat, perusahaan pupuk, pakar pertanian, serta organisasi-organisasi tani di Jawa Barat (Gapoktan, HKTI, dan lainnya).
Acara FGD dibuka oleh Akbar Faisal dan disusul pemaparan oleh Dr. Revindo (tim peneliti Universitas Indonesia) yang menjelaskan temuan-temuan awal dan gambaran umum mengenai perencanaan kebijakan pangan di Indonesia.
"Forum ini sudah banyak secara kompleks membahas dari hulu dan hilir. Ada aspek yang belum banyak tergambarkan yakni kontrol negara pada distribusi di tengah hingga hilir yang masih sangat lemah sehingga mekanisme penciptaan harga hanya mengandalkan mekanisme pasar," ujarnya.
Sementara itu, ia menyebutkan, fluktuasi sangat tinggi saat harga tinggi di pasaran tetapi tidak dapat dinikmati oleh petani.
"Anggaran pemerintah daerah Jawa Barat sekitar 2,5 persen untuk pertanian ini masih sangat kecil dan belum bisa mengontrol distribusi termasuk angkutan dan pergudangan," bebernya.
Disebutkan Khudori selaku Penasehat dan Ahli Negara Bidang Pangan, mengatakan, Pemerintah Indonesia telah mulai memberikan perhatian khusus terhadap pangan salah satunya dengan membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 2021.
Lembaga ini ditugaskan menjadi koordinator perumusan dan penetapan kebijakan pangan. Sayangnya, implementasi kewenangan Bapanas dianggap belum efektif dan maksimal.
"Bapanas tidak berwenang dalam perumusan kebutuhan ekspor dan impor. Masyarakat juga tidak tahu proses ini karena masih tertutup di internal pemerintah. Bapanas belum memberikan kepastian outlet di hilir," ungkap Khudori.
Menutup acara, Akbar Faisal mencatat dan merekam dengan detail dari rangkaian kegiatan ini untuk FGD selanjutnya di beberapa kota.
"Pikiran dan harapan dari pertemuan ini akan muncul pada rekomendasi akhir. Saya yakin Bapak Presiden, Menteri Pertanian, dan Kepala Bulog akan mendengarkan. Kegiatan ini untuk mewarnai pikiran positif yang kita bisa munculkan untuk pangan," pungkasnya.
Diskusi yang berjalan selama lebih dari empat jam ini berfokus kepada tiga isu penting, mulai dari masalah produksi di lapangan (pupuk, benih, dan teknologi pertanian), pasca panen produk pertanian, dan peran pemerintah dalam perencanaan kebijakan pangan.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi