JEMBER – Terkait kuota Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga Kesehatan (nakes) yang masih minim, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, Suko Winarno memberikan tanggapan.
Menurutnya, khusus Kabupaten Jember sendiri sampai saat ini masih belum usulkan formasi 2023 melalui e-formasi Kemenpan RB.
“Sehingga, kalau dikatakan selalu minim, itu tidak benar. Karena memang belum usulan formasi,” jelasnya, melalui pesan singkat, Sabtu (21/01/2023).
Bahkan, sebagai langkah antisipasi agar kuota bertambah, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan stake holder terkait.
“Kami berencana, sebagai bentuk antisipasi usulan formasi segera mungkin. Kami rencanakan, utuk rapat gabungan Tim Anggaran dan OPD terkait lainnya,” terang Suko.
Tujuannya kata Suko, membuka data kebutuhan berbasar ANJAB-ABK.
"Lalu di sinkronkan dengan kampuan fiskal Kabupaten Jember THD pengadaan pegawai, sementara seperti itu,” sebutnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi D Kabupaten Jember Achmad Dafir Syah mengingatkan Pemkab Jember agar serius, memperjuangkan nasib para honorer guru dan tenaga kesehatan.
Kata Dafir, itu merupakan salah satu janji Bupati H.Hendy saat kampanye, untuk memperjuangkan mereka lebih sejahtera.
“Ini yang selalu menjadi perhatian kami di Dewan, dan kami selalu mengingatkan ke pada Pak Bupati langsung serta OPD terkait baik iku BKPSDM dan Dinkes Jember yang menaungi para nakes ini,” beber Dafir menjelaskan.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memandang, stake holder terkait dalam memperjuangkan para nakes masih belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari jumlah kuota yang didapatkan 2022 kosong dan 2023 juga sangat minim.
“Ini sangat miris padahal kabupaten lainnya di Jatim ada yang sampai 400 lebih. Padahal kenyataan di lapangan yang sudah terverifikasi di Dinkes Jember untuk nakes ada kurang lebih 1324 orang, ini sangat memperihatinkan sekali,” sebutnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerhati kebijakan publik Subariyanto mengaku perihatin, terhadap tenaga kesehatan Jember.
Menurutnya, pemerintah masih setengah hati dan terkesan menganaktirikan para pejuang kesehatan yang berstatus honorer itu.
Dirinya menyebut, antara guru dan nakes sama-sama penting bagi berlangsungnya suatu negara.
"Karena saya pikir, bangsa yang cerdas harus sehat dan bangsa yang sehat, harus cerdas," sindirnya.
Sebelumnya, pada Tahun 2022 tenaga guru untuk ASN PPPK mendapatkan kuota 793. Sementara tenaga kesehatan tidak mendapatkan sama sekali.
Pada Tahun 2023 ini menurut informasi sumber, jatah PPPK Kabupaten Jember untuk guru mendapatkan 2.787. Sementara nakes, hanya 82 orang saja.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Imam Hairon |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi