SUARA INDONESIA, BLORA – Gedung Layanan Disabilitas di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Blora dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.
Saat ini, proses penyempurnaan sarana dan prasarana (sarpras) masih dilakukan sebelum layanan tersebut dibuka secara optimal untuk masyarakat.
Kepala SKB Blora, Jumini, mengatakan gedung layanan disabilitas tersebut akan diresmikan pada Juli 2026. Namun, operasional penuh ditargetkan mulai berjalan pada Agustus 2026.
"Sarana prasarana saat ini masih dilengkapi. Nanti akan diresmikan bulan depan, tetapi untuk operasional secara optimal kami targetkan pada Agustus," ujar Jumini, saat ditemui, pada Senin (8/6/2026), di ruang kerjanya.
Menurut dia, pemasangan sarana dan prasarana belum dilakukan karena membutuhkan pendampingan psikolog yang memahami tata letak (layout) layanan disabilitas agar sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.
Sebagian perlengkapan yang dibutuhkan telah dikirim oleh Dinas Pendidikan, di antaranya unit komputer, karpet, dan berbagai alat permainan edukatif untuk anak.
"Semua sudah dikirim, tinggal proses instalasi," katanya.
Selain menyiapkan fasilitas, SKB Blora juga mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung layanan tersebut. Dua psikolog dari Yayasan Moetiah Blora telah disiapkan untuk memberikan layanan konsultasi dan pendampingan.
Sementara itu, tenaga pendukung lainnya akan berasal dari pamong belajar SKB Blora. Pihaknya juga telah mengusulkan penambahan tenaga psikolog kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blora.
"Kami sudah mengusulkan agar ada psikolog yang ditugaskan khusus di layanan disabilitas. Layanan ini terus kami matangkan agar mampu memberikan pendampingan terbaik bagi anak-anak berkebutuhan khusus," ujarnya.
Layanan disabilitas tersebut akan menyasar peserta didik pada sekolah formal yang menerapkan pendidikan inklusif atau sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus (ABK).
Dalam pelaksanaannya, sekolah asal akan memberikan rekomendasi terhadap siswa yang diduga memiliki kebutuhan khusus berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan belajar.
Selanjutnya, siswa dapat mengikuti proses asesmen, konsultasi, maupun terapi di layanan disabilitas SKB Blora.
"Layanan ini gratis. Sekolah dapat memberikan rekomendasi jika terdapat dugaan disabilitas, khususnya seperti disleksia. Nantinya akan diverifikasi oleh psikolog. Untuk terapi, anak harus didampingi orang tua," jelas Jumini.
Ia menambahkan, perkembangan anak yang mengikuti terapi akan dilaporkan secara berkala kepada pihak sekolah sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran.
"Perkembangan anak akan kami laporkan kepada sekolah setiap minggu atau setelah menjalani sesi terapi tertentu," katanya.
Saat ini layanan disabilitas SKB Blora baru ditujukan bagi peserta didik jenjang PAUD hingga SMP. Meski demikian, ke depan layanan tersebut juga akan diperluas untuk menjangkau satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
"Saat sosialisasi kemarin yang kami undang baru RA. Untuk MI dan MTs masih perlu koordinasi dengan Kemenag. Sementara untuk jenjang SMA harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi," ujar Jumini. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Team Work |
| Editor | : Alfiana Putri |
Komentar & Reaksi