TOBELO - Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, terpaksa harus memberhentikan aliran dana untuk pembiayaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi puluhan ribu warga miskin di wilayah itu.
Disebutkan alasan pemberhentian aliran dana tersebut, akibat terjadinya devisit pada postur Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Plt Sekretaris Daerah Halmahera Utara Yudihart Noya mengaku minimnya anggaran membuat sejumlah program kemasyarakatan ditiadakan. Saat ini hal yang menjadi prioritas utama dalam pembiayaan yaitu, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
"Untuk saat ini di Tahun 2020, masih agak berat, yang menjadi fokus ialah biaya penyelenggaraan Pilkada 2020," ungkap Sekda saat ditemui di kantor BPBD belum lama ini.
Menurut dia, rencana perpanjangan kontrak Jamkesda 2020 dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setempat, pada bulan November 2020 ditunda hingga tahun 2021 mendatang.
Diapun berharap, ada topangan dana dari pihak Pemerintah Provinsi lewat Dana Bagi Hasil (DBH) agar bisa mengatasi beban pada pembiayaan Daerah.
"DBH sekitar 40 miliar lebih saat ini yang baru terrealisasi baru 15 miliar jadi tinggal 25 miliar yang harus di realisasi," tutup Sekda (SL)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi