BANYUWANGI - DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menerima audiensi dari Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU setempat, Senin (2/11/2020).
Mereka mengadu terkait diskriminasi terhadap madrasah dalam kegiatan pelaksanaan Musrenbangdes (musyawarah perencanaan dan pembangunan desa), serta ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap kemajuan madrasah.
Rombongan audiensi ini disambut langsung Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus bersama beberapa anggota dewan dari lintas fraksi.
Saat audiensi, Ketua LP Ma'arif NU Banyuwangi Zaki Al Mubarok mengatakan, ada beberapa poin yang menjadi aspirasi kali ini. Pertama adalah diskriminasi pelaksanaan Musrenbangdes pada madrasah, sehingga madrasah di berbagai desa ditolak mengikuti dan tidak bisa memberikan usulan apapun.
"Bahkan ada di sebuah kecamatan, Sekcamnya menyampaikan bahwa jika Madrasah Ibtidaiyah ataupun Madrasah Tsanawiyah tidak bisa mengusulkan apapun, karena di bawah naungan Kementerian Agama," ungkapnya kepada pimpinan Dewan Banyuwangi.
Permasalahan selanjutnya, kata dia, tidak adanya kejelasan realisasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Banyuwangi untuk bantuan fisik madrasah dan sekolah, khususnya yang menggunakan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU) mulai tahun 2016 hingga tahun 2020.
"Serta ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap kemajuan madrasah, dengan alasan madrasah bukan wewenang pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab penuh kementerian agama," paparnya.
Pihaknya menganggap pemerintah daerah kurang memberikan ruang bagi madrasah, khususnya di bawah naungan LP Ma'arif NU untuk berkembang di Kabupaten Banyuwangi.
"Padahal kontribusi madrasah nyata dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa di Kabupaten Banyuwangi," cetusnya.
Menurutnya, aspirasi ini perlu disampaikan agar didengar oleh wakil rakyatnya di Banyuwangi. Sehingga bisa dilakukan tindak lanjut.
"Harapannya tidak ada diskriminasi antara sekolah dibawah Dinas Pendidikan atau di bawah Kementerian Agama, karena sama-sama memberikan kontribusi terhadap pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Banyuwangi," tuturnya.
Menanggapi keluh kesah tersebut, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus mengatakan, ini akan menjadi perhatian dewan, karena bagaimanapun mereka punya tugas mulia untuk mengantarkan generasi yang lebih baik.
"Tentu nanti akan kita panggil beberapa stakeholder khususnya Dinas Pendidikan, berkaitan dengan persoalan-persoalan ini. Kira-kira dimana letak persoalannya kita akan tindak lanjuti nanti dalam hearing secara resmi," tutupnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi