GRESIK - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Kabupaten Gresik untuk mengusut proyek kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) yang berada di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
Sebab berdasarkan temuannya, banyak kejanggalan dan persoalan hukum dalam proyek tersebut. Mulai soal status lahan, pengadaan lahan, hingga ada sekitar 600 hektare tanah warga yang kena proyek belum dibayar.
Hal ini diungkapkan Arteria Dahlan saat menjadi pemateri dalam seminar bertajuk "Industrialisasi Dalam Menekan Angka Pengangguran di Kabupaten Gresik" yang diadakan Relawan Pro Demokrasi (Repdem) di salah satu Hotel Gresik, Minggu malan (22/11/2020).
Menurutnya, temuan itu sudah pernah menyampaikan kepada Kapolri dan jajarannya saat rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Saya sudah meminta agar Kapolri mengusut kasus di JIIPE," katanya.
Namun hingga saat ini, perkembangan kasus yang telah lama dinantikan masyarakat Gresik tersebut belum jelas. "Untuk itu, saya meminta teman-teman PDI Perjuangan di DPRD Gresik dan DPRD Jatim mengawal. Termasuk Mas Andi Firasadi (Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan)," kata Bang Teri sapaan akrabnya.
Bang Teri meminta aparat penegak hukum agar tak takut membongkar kasus di JIIPE karena alasan proyek strategis nasional (PSN). "Jangan berlindung dengan alasan PSN, sehingga aparat penegak hukum dibuat takut. Polisi sebagai penegak hukum jangan takut usut persoalan di JIIPE, jangan berlindung alasan proyek strategis nasional," pintanya.
Bang Teri mengungkapkan bahwa belum semua lahan di JIIPE dibebaskan dan pemilik lahan yang kena proyek dibayar. "Bahkan yang sudah dibebaskan juga banyak yang masih bermasalah," ungkapnya.
Ia khawatir kasus di JIIPE yang tengah ditangani penegak hukum di-SP3 (surat penghentian penyidikan). Kemudian, ditumpuki kasus lain. "Sehingga menjadi sumir, tak jelas," cetusnya.
Bang Teri mengaku belum mengetahui apakah Presiden RI Joko Widodo sudah tahu kondisi proyek di kawasan JIIPE yang masuk PSN. "Saya belum ngerti Pak Presiden Jokowi tahu atau tidak persoalan ini," katanya.
Lebih jauh, Bang Teri menyatakan, jika benar proyek di kawasan JIIPE ada persoalan, maka bisa dimasukkan dalam pidana korporasi. "Korporasi bisa dipidanakan jika ada persoalan hukum di proyek JIIPE," tegasnya.
"Untuk itu, KPK harus masuk ke Gresik, turun ke JIIPE untuk mengusutnya biar jelas," sambungnya.
Pada kesempatan ini, Bang Teri juga menengarai ada kongkalikong pengusaha dengan penguasa di proyek kawasan JIIPE. "Saya itu bahkan dapat laporan armada truk yang nguruk di JIIPE harus lewat orang tertentu. Ini kan luar biasa," cetusnya.
Bang Teri juga menyoal proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan JIIPE yang belum kelar hingga sekarang. "Mengapa proyek KEK tak kunjung kelar. Adakah perselingkuhan pengusaha dan penguasa," ungkapnya.
Bang Teri menambahkan bahwa proyek JIIPE adalah PSN. Makanya, ia meminta jika perusahaan yang menangani proyek di kawasan JIIPE bermasalah, maka bisa diganti dengan perusahaan lain. "Jika penanganan JIIPE bermasalah bisa ganti dengan perusahaan lain," pungkasnya.
Dalam seminar tersebut, selain menghadirkan pemateri Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H., juga ada Andi Firasadi, S.H., M.H., dan Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.H., (Dosen Untag) dengan moderator Roni H Mustamu.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syaifuddin Anam |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi