Bandara BIJB Kertajati Jabar Ditendang, Pelabuhan Patimban Dibiayai Utang?

BANDUNG, Terkait dioperasionalkannya Pelabuhan Patimban Tahap I. Betapa tidak, ada paradoks yang begitu nyata terkait perhubungan di Jawa Barat, Patimban dioperasionalkan, tetapi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) justru tutup.

Anggota DPRD Provinsi Jabar, Daddy Rohanady mengatakan  Patimban merupakan pelabuhan yang terletak di pantai utara Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Jabar menjadikan Patimban sebagai salah satu proyek prioritas. Pelabuhan yang dinaungi Kementerian Perhubungan ini dikategorikan sebagai pelabuhan utama. Artinya, dari pelabuhan ini dapat dilakukan ekspor.
“Pengoperasian Patimban pasti akan mendongkrak dana bagi hasil pajak, baik untuk Subang maupun Jabar. Hal itu dikarenakan pajak ekspor akan diberikan kepada kabupaten dan provinsi tempat barang naik kapal untuk diekspor,”ungkapnya, Bandung, Selasa ( 12/1/2021)

Luas Pelabuhan Patimban direncanakan 356,23 hektare. Pembangunannya secara keseluruhan akan menelan biaya sebesar Rp43,22 triliun. Sumbernya adalah utang dari Jepang plus APBN dan BUMN.
Menurut  Daddy Semula pembangunannya dibagi menjadi tiga tahap. Tahap I 2017-2019, Tahap II 2019-2026, dan Tahap II 2026-2036. Adapun kapasitasnya 7,5 juta teus dan 600.000 CBU (2036).
Selain akan menambah pendapatan daerah, keberadaan Pelabuhan Patimban diharapkan memberi manfaat lain. Misalnya, mengurangi tingkat pengangguran terbuka karena pastilah dibutuhkan cukup banyak tenaga kerja di sana.

Di sisi lain kondisi berbeda terjadi dengan BIJB Kertajati. Bandara Internasional yang diseting sebagai bandara kebanggaan masyarakat Jabar tersebut justru ditutup. Selain karena pandemi covid-19, dengan berbagai pertimbangan, Pemerintah Pusat memindahkan operasional maskapai dari dan ke Jabar ke Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Akibatnya, BIJB Kertajati seolah-olah "mati suri". Kata Daddy

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta	: Satria Galih Saputra
Editor	: