BUKITTINGGI, Diprediksi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak akan digelar pada tahun 2024 mendatang.
Masyarakat diminta berhati-hati dalam menentukan pilihan, guna menghindari paham kapitalis dan liberalis Yang kaya semakin kaya dan yang miskin bertambah miskin.
Hal ini disampaikan Fraksi Nasdem - PKB DPRD Kota Bukittinggi kepada Suaraindonesia.co.id di Gedung DPRD Kota Bkittinggi. Selasa (12/01/2021).
Anggota Fraksi Nasdem-PKB DPRD Kota Bukittinggi, Asril menyampaikan, pilkada Bukittinggi telah usai tinggal menghitung hari akan ada Walikota baru di kota wisata ini. Namun dalam hitungan tahun kalau tidak ada perubahan, akan ada Pemilu serentak mulai dari Pemilihan Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota, Gubernur, Walikota/ Bupati se Indonesia.
"Dalam menentukan pilihan nanti agar masyarakat jangan salah pilih, dalam azas demokrasi membentuk suatu konsenses dan tujuan bersama, jangan hanya melihat kaya atau miskinnya calon," ujarnya.
Lanjut Asril mengatakan, jangan terkecoh dari bantuan yang diberiakan, maupun janji-janji terhadap masyarakat saat kampanye.
"Kalau masyarakat telah terpengaruh dengan bantuan berupa uang atau janji-janji lainnya dalam kampanye itu telah manjadi kapitalis," jelasnya.
Lebih lanjut Asril menjelaskan, dampak dari Kapitalis ini nantinya akan menyengsarakan masyarakat sendiri.
Pertimbangannya kalau anggaran kampanyenya terlalu besar, Apakah calon seorang dermawan, atau orang yang betul lklas menyumbangkan dirinya baik moril maupun meteril kepada masyarakat?
"Kalau tidak demikian, maka yang akan terjadi jalannya pemerintahan akan menyimpang dari aturan yang ada, tergantung dari calon itu sendiri baik Peresiden, Gubernur, Walikota / Bupati maupun DPR, DPRD Provinsi dan DPRD tingkat Kabupaten /Kota," tuturnya.
Ia menambahkan, kembali kepada konsensus masyarakat, tujuannya memilih itu untuk apa ? Masyarakat jangan memilih dalam bentuk diminta dan mengharapkan pemberian berupa uang atau janji-janji.
"Kalau hal ini yang tetjadi pada masyarakat, nantinya akan berbuah dengan kekecewaan, terhadap yang menjalani pemerintahan selama kepemimpinan orang yang telah "Kita pilih". Apakah itu Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati, DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD tingkat Kabupaten /Kota," imbuh Asril.
Asril mengharapkan kedepan, karena Masyarakat sudah semakin cerdas jangan lagi dibodoh-bodohi.
Jangan sampai daerah atau negara kita menjadi kapitalis, kalau sudah kapitalis ditambah liberalis, ini gawat sekali dampaknya kepada masyarakat.
"Kalau sudah berujung kepada kapitalis dan liberalis, dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin menderita. Negara, daerah telah gagal dalam mensejahterakan rakyatnya," pungkasnya.
Reporter :Edwarman
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi