KEEROM - Dalam rangka menyikapi berbagai persoalan di Pemerintah Kabupaten Keerom DPRD Keerom telah membentuk Pansus Realisasi APBD 2020. Beberapa persoalan yang dimaksud, banyaknya ASN yang belum menerima hak serta ada pihak III yang belum dibayar Pemerintah Kabupaten Keerom.
Ketua Pansus Realisasi APBD 2020 DPRD Keerom, Kanesius Kango, S.Sos, mengatakan bahwa keberadaan Pansus adalah bentuk responsive dari DPRD Keerom dalam rangka menjawab dan menyikapi persoalan yang ada di masyarakat dan ASN yang belakangan ini berdampak pada belum terbayarkan hak-hak ASN di Keerom yang berujung pemalangan.
"Pansus ini sudah terbentuk seminggu lalu dan kami yang beranggotakan sebanyak 6 orang sudah memulai kerja. Pansus ini hadir untuk merespon tuntutan masyarakat terkait adanya kegaduhan selama ini yang indikasinya ada hak ASN yang terbayar dan beberapa kewajiban pemerintah terhadap pihak III yang belum terbayarkan, ini yang ingin kita ketahui duduk perkara dan hal yang sebenarnya terjadi,"ungkap Kanesius saat ditemui di sela-sela rapat paripurna DPRD Keerom, belum lama ini.
Ia menambahkan, DPRD sebagai representasi masyarakat tentunya hadir untuk menjawab aspirasi masyarakat, termasuk terkait kondisi gaduh belakangan ini di Kabupaten Keerom.
"Untuk itu kita sudah mulai bekerja dan kami dari Pansus diberi waktu 2 minggu untuk mencari data yang ada. Bahkan saat ini kami sudah mulai mengunjungi SKPD/OPD yang ada di lingkungan Pemkab Keerom diantaranya, Dinas Kesehatan, RSUD Kwaingga, BPD, Dispora, Pariwisata, dll,"lanjutnya.
Kanesius mengatakan, bilamana semua data yang ada telah terkumpul maka selanjutnya Pansus akan membawa ke DPRD untuk segera melakukan pleno.
"Hasil dari kunjungan dan kerja pansus ini akan kita bawa ke pleno untuk selanjutnya kita bahas dan simpulkan, bilamana ada hal yang perlu tindaklanjuti maka kami akan merekomendasikan untuk tindak lanjutnya baik ke Pemkab atau yang lainnya,"tuturnya.
Soal rasa pesimis dan apriori masyarakat terhadap kerja Pansus, Kanesius yang juga kader dari Partai Golkar Dapil III ini mengemukakan harapannya agar masyarakat mendukung Pansus. Karena tujuan dari pansus tidak lain adalah untuk mencari jalan keluar atas masalah yang ada dan membelit keerom belakangan ini.
"Saya minta kepada masyarakat untuk sabar dan menaruh kepercayaan kepada kami, kalau masyarakat memiliki data tentang apa yang kamui butuhkan terkait realisasi APBD, silakan untuk disampaikan kepada kami di DPRD Keerom. selanjutnya data tersebut akan kami sandingkan dengan data yang kita punya agar kita bisa sampaikan kepada pemerintah rekomendasu yang lebih lengkap dan valid, kami dari Pansus tetap terbuka kepada masukan dari masyarakat,"pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mustakim Ali |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi