KAEROM – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom periode 2021-2024 yakni, Piter Gusbager dan Waghfir Kosasih akan dilakukan besok, Jumat (26/02/21). Pelantikan yang dilakukan secara virtual itu akan berlangsung di Gedung Negara Pemerintah Provinsi Papua tepatnya di Kota Jayapura.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Keerom, Daniel P. Pasanda mengemukakan bahwa berdasarkan surat Mendagri no. 131/966/OTDA tertanggal 15 februari 2021 perihal pelantikan Bupati/Wabup dan Walikota/Wakil Walikota akan dilakukan melalui media teleconference dan/atau video conference.
Lanjut Daniel, hal ini diperkuat dengan Surat edaran Gubernur Papua nomor 440/1877/SET tanggal 17 Feb 2021 tentang penegakkan disiplin protokol kesehatan masyarakat di Provinsi Papua, serta surat Gubernur Papua nomor T-005/2153/SET tertanggal 23 Februari 2021 tentang pemberitahuan pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Keerom.
‘’Dengan dasar tersebut, maka kami menyampaikan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Keerom akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dilantik hadir hanya bersama istri saja," tuturnya.
Daniel menambahkan, sedangkan para pejabat dalam hal ini Forkompinda, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Keerom, simpatisan dan masyarakat yang hendak mengikuti kegiatan pelantikan tersebut bisa melalui media daring yang telah disediakan.
Menurutnya, media daring yang dimaksud adalah melalui Video Conference Zoom Meeting ID 886 1277 2222 pascode 582228, siaran langsung TVRI Papua, siaran langsung RRI Pro I Jayapura, siaran langsung FB Pemkab Keerom http://www.facebook.com/humasprotokoler.kabkeerom dan Kanal Youtube Pemkab Keerom dengan alamat Humas Chanel Kabupaten Keerom.
‘’Kami sangat berharap masyarakat mematuhi hal ini, karena saat ini baik Indonesia, Provinsi Papua khususnya Keerom sedang dalam upaya pencegahan Covid-19 yang saat ini masih ada, disisi lain pemerintah saat ini tengah menerapkan protokol kesehatan skala mikro atau PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang tentunya juga berlaku diseluruh Indonesia termasuk Keerom,’’ bebernya.
Untuk itu ia berharap semua pihak dan masyarakat harus memahami atau mematuhi ketentuan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut. Ia juga menyebut bilamana dalam hal penegakan aturan-aturan tersebut ada potensi pelanggaran maka akan ada upaya untuk penegakan aturan tersebut dari instrumen pemerintah yang ada.
‘’Bilamana ada aktivitas masyarakat yang dinilai melanggar atau berpotensi melanggar tentunya akan dilakukan langkah persuasif, kalau memang nantinya dalam pelaksanaan belum dapat diterima sepenuhnya maka akan ada upaya-upaya penegakan hukum sesuai ketentuan yuang berlaku,’’ lanjutnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi