SURABAYA - Manajemen Persebaya Surabaya keberatan atas tarif retribusi penyewaan Stadion Gelora Bung Tomo, yang akan disahkan melalui raperda retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Dalam raperda itu, Pemkot Surabaya menyodorkan tarif penyewaan stadion senilai Rp 444.632.000.00 (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per hari.
Sekretaris Persebaya, Ram Surahman mengatakan, secara prinsip Persebaya masih keberatan dengan angka yang disebutkan dalam rapat panitia khusus (pansus) retribusi di ruang Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin (19/4/2021).
"Tentu kalau ini digedok (disahkan), angka itu masuk, pasti akan memberatkan. Alternatifnya kami akan menghitung kemampuan, apakah kami bisa memakai stadion dengan harga yang segitu atau kami lebih rasional untuk mencari stadion lain," kata Ram.
Oleh karena itu, ia menambahkan, sebelum raperda itu benar-benar disahkan, maka pihaknya meminta Pemkot Surabaya dapat mencari solusi yang terbaik.
"Yang kami juga harapkan ada solusi-solusi supaya raperda ini kami juga bisa memakai Stadion Gelora Bung Tomo," jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya, Afghani Wardana menjelaskan, masalah tarif sewa stadion sudah merupakan penilaian yang dilakukan oleh tim appraisal.
"Terkait dengan besarannya ini kan tadi saya sudah menyampaikan bahwa kami punya tim appraisal yang menilai terkait dengan masalah sewa dan sebagainya," ujar Afghani dalam rapat tersebut.
Menyambung hal tersebut, Ketua Pansus Retribusi DPRD Kota Surabaya, Mahfudz, berharap akan ada keringan yang diberikan oleh Pemkot Surabaya mengenai tarif sewa stadion.
"Memang ada opsi di dalam raperda ini ada pasal yang mengatur boleh mengajukan keringanan, cuma ini sampai dimana tingkat disetujuinya keringanan itu, ini yang kita takutkan dari awal. Makanya saya sepakat dengan teman-teman persebaya harus jelas dulu," pungkasnya.
Rapat pembahasan retribusi penyewaan Stadion Gelora Bung Tomo kali ini masih deadlock karena pihak Persebaya belum bisa menerima isi raperda yang memberatkan pihaknya. Sementara ini, pansus retribusi memberikan waktu kepada Pemkot Surabaya untuk mencari skema dan solusi yang terbaik dalam hal ini.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi