BANYUWANGI- Polemik ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab Banyuwangi yang diputus masa kontraknya pada awal Maret 2021 hingga sekarang masih belum tuntas.
DPRD Banyuwangi mencatat, sebanyak 331 THL yang diputus masih belum mendapatkan kejelasan dari Pemkab.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, M Ali Mahrul menyampaikan, sebagai wakil rakyat pihaknya akan tetap memperjuangkan nasib para THL tersebut.
Dewan sangat menyayangkan langkah yang telah diambil Pemkab. Karena menurut Mahrus, legislatif dalam persoalan hal ini hanya bisa memaksimal untuk merekomendasi agar ratusan THL yang dirampingkan dipekerjakan kembali.
Sementara, lanjutnya, urusan eksekusi menjadi kewenangan eksekutif.
"Untuk itu akan kita panggil lagi sebagai bentuk keseriusan kita untuk bisa membantu para THL. Dengan langkah ini kita bisa mengupayakan dan sekaligus meminta klarifikasi ada apa dan kenapa sampai saat ini kok belum tuntas," papar Mahrus, Senin (31/5/202).
Mahrus mengatakan, persoalan pemutusan ratusan THL di Banyuwangi menjadi pukulan tersendiri tidak hanya bagi THL, namun juga masyarakat umum.
Diketahui akhir-akhir ini, dampak pemberhentian 331 THL ini sempat menyebabkan beberapa kali terjadinya demonstrasi.
Mahrus menambahkan, selain daripada itu kesepakatan antara eksekutif dan legislatif juga sudah final untuk mengembalikan nasib 331 THL dengan format dan mekanisme yang sudah diatur oleh Pemda setempat. Namun hingga saat ini belum ada titik terang.
Dewan mendesak kepada eksekutif untuk secepatnya merampungkan persoalan THL tersebut. Sebab, kata dia, saat ini masyarakat dihadapkan pada kondisi dimana semuanya serba sulit, terlebih untuk urusan ekonomi.
"Apa artinya sebuah jabatan kalau ternyata tidak membawa dampak yang nyata bagi rakyat. Jadi cobalah eksekutif cepat dan tanggap mengatasi persoalan ini, jangan hanya sekedar janji yang ternyata tak kunjung ada penyelesaian," cetusnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi