Dana Otsus Lambat, Bupati Puncak Jaya Minta Masyarakat Belajar Mandiri dan Bersabar

Hal ini disampaikan oleh orang nomor satu di Kabupaten Puncak Jaya itu dalam apel gabungan yang melibatkan PNS, CPNS, Tenaga Honorer, Instansi Vertikal serta Ormas di lingkungan Pemkab puncak jaya yang berlangsung pada, Senin (14/06/2021).

Dalam amanatnya Bupati akui soal Otonomi Khusus Papua masih menjadi polemik ditengah masyarakat Papua. Kebijakan dan program ditolak akan tetapi disukai karena ada guliran dana besar ujar Dr Yuni.

Dirinya mengakui, akibat isu yang mencuat sampai beberapa waktu lalu sejumlah mahasiswa lakukan aksi protes didepan kediamannya di Jayapura.

"UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus masih menjadi pembahasan yang hangat di Pemerintah Pusat dan sampai hari ini belum disahkan, ini dikarenakan masih adanya polemik pro dan kontra terkait dilanjutkannya UU Otsus," jelas bupati.

Lanjut Bupati Yuni, kemarin kami telah dipanggil oleh Pemerintah Pusat untuk membahas terkait UU Otsus.

"Saya perlu tekankan bahwa, dulu UU Otsus karena didalamnya ada uang 10 miliar yang bisa kita kasi untuk biaya kuliah anak daerah serta untuk melakukan pembangunan. Namun Otsus sekarang sudah berbeda karena belum adanya pengesahan dari pusat, untuk itu saya himbau kepada seluruh pegawai agar bisa menjelaskan kepada masyarakat agar bisa bersabar menunggu prosesnya," ungkapnya.

Kata Yuni Wonda, UU Otsus bukan pemerintah daerah yang putuskan tapi pemerintah pusat, untuk itu masyarakat tidak boleh bertindak sembarang apalagi bakar ban depan rumah.

"Masyarakat dan mahasiswa harus belajar kemandirian dan kesabaran dan Kita harus menunggu. Bayar beasiswa sumber dananya dari Otsus, jika belum disahkan mau bayar pakai apa," tegas Bupati.

Kebijakan kemandirian menurutnya gencar digabungkan kepada masyarakatnya sebagai dampak simpang siurnya bantuan kucuran pemerintah pusat ke Papua.

"Ajak masyarakat bikin kebun, karena bantuan raskin sudah tidak seperti dulu. Sebagai gantinya E Warung tapi kita kesulitan gunakan. Nanti dana otsus lambat juga sama, hasil bumi harus kita berdayakan dengan bikin kebun bukan bergantung pada beras raskin," tutup Bupati.