TRENGGALEK - Komisi I DPRD Trenggalek kembali melanjutkan rapat klarifikasi dan evaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2020 dengan mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) mitra.
Dari hasil klarifikasi kedua kalinya Komisi I DPRD mendapat catatan bahwa efisiensi anggaran pada OPD masih belum maksimal. Pasalnya perencanaan yang dilakukan masih sekedar asal-asalan.
"Kami melanjutkan klarifikasi atas LKPJ Bupati dengan mengundang OPD mitra untuk menjelaskan beberapa catatan," kata Ketua Komisi I DPRD Trenggalek usai rapat, Senin (21/6/2021).
Hasilnya dilanjutkan Husni, ada catatan terbaru yang dapat disimpulkan terkait efisiensi penggunaan anggaran yang dirasa komisi masih belum cermat dan masih bisa dibilang asal-asalan.
Menurutnya, sejumlah OPD masih belum cermat sehingga Komisi I meminta agar perencanaan lebih cermat sehingga tidak ada Silpa yang lebih besar dalam pelaksanaan APBD.
"Kami melihat adanya kurang cermat dalam perencanaan, karena kebutuhan dan rencana keuangan yang disediakan tidak sesuai," ungkap Husni.
Dicontohkan Husni, hal itu terjadi disaat OPD membutuhkan honorarium serta kelengkapan lain seperti mamin sebanyak 50 orang, namun dalam perencanaan kebutuhan itu OPD merencanakan kebutuhan yang lebih.
Dari sana dilihat sangat tidak sesuai antara kebutuhan dan perencanaan, sehingga dapat dinilai dalam perencanaan disana OPD sangat kurang matang. Karena metode yang digunakan hanya menghitung global tanpa detail semua.
"Alhasil, OPD telah kita minta komitmen pengarahan agar mencermati kembali perencanaan dalam anggaran," terang Husni.
Ditambahkan Husni, juga diminta OPD merencanakan anggaran dengan mencermati bahwa satu tahun ada berapa bulan dan satu bulan ada berapa minggu serta hari. Semua harus dihitung dalam kegiatan jangan, dihitung total yang dipukul rata. (adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi