TRENGGALEK - Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapeksi) datangi gedung DPRD Trenggalek. Kedatangan Gapeksi ini merupakan hearing untuk melakukan evaluasi lelang tender proyek yang pasalnya penawaran lelang sangat tidak wajar.
Namun demikian, hearing yang dipimpin Ketua Komisi I dan dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditunda dan dijadwalkan ulang karena tidak hadirnya kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Husni Tahir Hamid Ketua Komisi I DPRD Trenggalek usai memimpin rapat menyampaikan bahwa rapat tidak bisa dilanjutkan karena tidak hadirnya pemilik legal standing terkait lelang yakni Kepala ULP.
"Hearing kita tunda dan dijadwalkan ulang, karena Kepala ULP yang memiliki wewenang atau ranah dalam proses lelang tidak hadir," jelas Husni, Rabu (23/6/2021).
Dengan tidak hadirnya Kepala ULP ini Husni menuturkan sangat kecewa, menurutnya bagaimana bisa Bupati yang telah memberikan kewenangan tugas kepada Kepala ULP namun malah dilimpahkan lagi kepada perwakilannya.
Menurutnya, OPD atau Dinas itu merupakan tangan kanan Bupati. Jika tangan kanan Bupati ini masih melimpahkan tugasnya, ini yang membuat Komisi I sangat kecewa.
"Kami merasa sangat tidak dihargai, perwakilan mereka tidak memiliki legal standing," tegasnya.
Sedangkan kedatangan Gapeksi kali ini diterangkan Husni, meminta penjelasan kepada Kepala ULP apa evaluasi dan alasan ULP memenangkan lelang kepada penawar terendah. Bahkan penawaran itu turun drastis dari pagu.
Selain itu Gapeksi juga menilai bagaimana korelasinya dengan harga penawaran yang rendah, karena banyak kualitas yang tidak menjamin.
Sekrusial itulah yang akan dipertanyakan Gapeksi, bagaimana sistem penilaian dan memenangkan pemenang yang menawar diharga dibawah 80 persen dari pagu dan bagaimana hasil pekerjaannya.
"Karena yang akan menentukan kualitas adalah unsur ULP juga, walaupun aturan memang mengatakan bisa memenangkan itu," imbuhnya.
Sementara itu Ramelan selaku Kepala PUPR menjabarkan memang semua melalui uji, karena dilihat signifikan atau tidak. Jadi benar ada satu dua kualitas yang tidak bagus, namun juga tidak bisa dipastikan bahwa semua yang penawaran rendah pasti kualitas jelek.
Menurutnya semua pasti tahu ada uji laboratorium. Sehingga rekanan juga pasti berfikir bahwa dengan adanya mekanisme laboratorium jika tidak lolos uji pekerjaan tidak akan dibayar.
"Semua pasti telah memperhitungkan itu, keputusan ULP disini pasti menjamin hasil, karena keputusan ULP merupakan penawar terbaik," ujarnya.
Ditempat yang sama, Bambang Wahyudi selaku Ketua Gapeksi Trengggalek menjelaskan hearing ini untuk meminta evaluasi dan penjelasan kewajaran harga penawaran lelang yang turun drastis.
"Kami persoalkan bagaimana ULP mengevaluasi penawaran yang jauh itu sehingga dikatakan wajar," jelasnya.
Dicontohkan Bambang, misa tahun kemarin ada yang sampai 69 persen dari pagu, bahkan seperti gedung 73 persen dari pagu. Dari itu semua harus dibuka. Apalagi banyak tren penawar lelang dari luar kota.
Intinya Gapeksi meminta evaluasi tentang apa acuan dari uji faktual pemenang lelang dengan penawaran terden. Jadi semua itu agar disampaikan sehingga pekerjaan juga memiliki kualitas bagus. (adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi