TUBAN - Ratusan pekerja yang tergabung dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Tuban menyegel kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Tenaga Kerja (Naker) setempat, Selasa (3/8/2021).
Mereka menuntut DPM-PTSP dan Naker Tuban memberikan klarifikasi atas kesalahan dalam bukti pencatatan serikat pekerja. Meminta komitmen dinas dalam memberikan pelayanan sesuai standar, meskipun dalam Work From Home (WFH).
Selain itu, pihak buruh juga meminta Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky untuk mengevaluasi DPM-PTSP dan Naker yang diklaim tidak kompeten.
Seeorang peserta aksi dalam orasi mengatakan, jika tuntutan yang mereka bawa tidak mendapat respon, mereka akan kembali dengan massa yang lebih besar.
"Mereka selalu tutup mata ketika ada persoalan buruh. Hari ini kita segel kantor dinas ini, karena kantor ini bagi kami kaum buruh tidak ada gunanya. Dan ini bagian kecil kami yang hadir, jika tuntutan kami tidak respon, maka 3 ribu massa aksi akan kembali," katanya.
Setelah melakukan orasi di depan kantor DPM-PTSP dan Naker, para buruh menyegel pintu pagar dan pintu masuk kantor tersebut. Tidak hanya itu, buruh juga kecewa karena mereka tidak ditemui oleh pihak dinas.
Sempat terjadi ketegangan dengan aparat kepolisian, lantaran massa ingin masuk ke dalam kantor dinas memastikan Kepala Seksi (Kasi) Kelembagaan DPM-PTSP dan Naker, Himawan yang dianggap bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan serikat pekerja. Beruntung ketegangan berhasil diredam buruh lainnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala FSPMI Tuban, Duraji mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19 ini DPMPTSP dan Naker memanfaatkan kerja WFH yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
"WFH itu bekerja dari rumah, namun yang kita temui pada tanggal 28 Juli kemarin saat menghubungi Kasi Kelembagaan melalui pesan singkat dan menelpon hingga sore tidak ada jawaban untuk meminta klarifikasi kesalahan pencatatan serikat pekerja. Yang menyakitkan bagi kami adalah dalam WhatsApp pribadinya membuat status, yang mana kami anggap itu pelecehan bagi kami," jelas Duraji kepada awak media.
Sementara itu, Duraji meminta kepada dinas lebih berhati-hati dalam menerbitkan surat pencatatan serikat pekerja.
"Ini sudah kedua kalinya salah dalam penerbitan surat, dan seolah-olah kesalahan ini disengaja oleh oknum tersebut. Semestinya melalui Kepala Seksi, Kepala Bidang, dan ke Kepala Dinas.
"Kami meminta kepada dinas agar selektif dalam menerbitkan surat pencatatan serikat pekerja. Sebab, kesalahan penulisan serikat pekerja lain dimasukan ke suratnya tidak hanya satu kali. Namun, sudah dua kali. Kenyataannya juga masih salah nulisnya," ujarnya.
Merasa tidak ada hasil dalam aksi di DPMPTSP dan Naker para buruh melanjutkan aksinya ke kantor Pemerintah Kabupaten Tuban (Pemkab). Di sana massa buruh ditemui Kabid Hubungan Industrial DPMPTSP dan Naker Tuban, Widiono.
"Pertama saya sampaikan permintaan maaf dan kedua permohonan maaf dari kepala dinas yang belum bisa menemui, karena ada tamu dari pusat," ucap Wadiono di depan massa aksi.
Terkait tuntutan buruh, Wadiono menyampaikan, bahwa surat masuk pada 23 Juni dan disposisi pada tanggal 29 Juni. Dan pada tanggal 6 Juli surat sudah diproses dan tanggal 7 Juli suratnya sudah ditandatangani kepala dinas.
"Tapi ternyata, maaf kita manusiawi ada kesalahan ketik pada surat pencatatan. Kemudian saya minta untuk direvisi dan sudah direvisi," pungkasnya.
Pantauan suaraindonesia.co.id di Pemkab Tuban, Kabid Hubungan Industrial DPMPTSP dan Naker juga terjadi adu mulut dengan massa aksi buruh. Namun, pihak kepolisian menenangkan kedua belah pihak dan suasana menjadi cair. (irq/amj)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : M. Efendi |
| Editor | : Bahrullah |
Komentar & Reaksi