MULIA - Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda bersama Muspida terjun langsung ke lokasi guna menyelesaikan konflik perang adat yang berlangsung sejak 2018. Dimana mediasi perjanjian Kesepakatan perang suku Wilayah II oleh Pemda, DPRD dan TNI Polri dan pemuka agama ini berlangsung di Lapangan Alun-alun Distrik Ilu, Selasa (07/09/2021).
Bukan cuma korban materi, hampir puluhan orang menjadi korban jiwa dalam perang saudara yang berlangsung selama 3 Tahun lebih itu. Peristiwa ini merupakan salah satu catatan hitam di Puncak Jaya.
Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda menjelaskan bahwa agenda perdamaian antara pihak atas dan pihak bawah ini merupakan perang yang mulai dilakukan sejak tahun 2018 pasca pergeseran Kepala kampung. Bupati mengakui untuk melakukan pembenahan para kepala kampung mempunyai tantangan yang berat.
“Saya pernah melantik 302 kepala kampung. Namun, ada beberapa pihak yang tidak menerima sehingga terjadi peperangan yang luar biasa bahkan memakan korban jiwa,” tuturnya.
Dirinya menyebutkan bahwa titik tempat peperangan terjadi tersebar luas di 10 Distrik atau dikenal dengan Wilayah II, diantaranya Distrik Kalome, Wonwi, Waegi, Ilu, Yamoneri, Taganombak, Nume, Nioga, dan Gubume serta torere. Peristiwa ini menyebabkan lumpuhnya sebahagian aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di Wilayah tersebut.
“Dengan demikian maka dalam perjalanan pemerintahan selama 3 tahun Pembangunan baik pembangunan fisik rumah, Pendidikan untuk anak-anak sekolah, Pelayanan Kesehatan termasuk juga pelayanan hamba-hamba Tuhan di gereja semua macet dan terkendala,” tuturnya.
Selama 4 Tahun lamanya pertikaian berlangsung kelompok masyarakat terpecah dengan menggunakan ikat kepala noken dan rias muka serta membawa panah kemana-mana tanda perang masih ada.
Dalam kesepakatan itu dilangsungkan penandatanganan Prasasti dan BAP Perjanjian Damai nomor : 189/721/SET. Resmi ditandatangani dari Perwakilan korban dan pelaku di 10 distrik masyarakat yang bertikai. Selain itu dilakukan Serah terima Dana Hibah perdamaian dari pemerintah kepada kedua belah pihak sebesar 10 Miliar dan 5 Miliar untuk tiap-tiap kubu.
Disamping itu Ketua DPRD Zakaria Telenggen bersama segenap Anggota DPRD juga ikut memberikan bantuan total Rp. 2 Miliar. Seketika saat momen sumbangan dilakukan, tangis haru pecah oleh kedua pihak simbol segala sakit hati, kehilangan dan duka mendalam merasa ikut ditanggung oleh mereka yang datang.
Dr. Yuni Wonda dalam kesempatannya mengungkapkan bahwa total bantuan yang dimaksudkan untuk memulihkan kondisi sosial dan psikologi masyarakat pasca perang suku.
“Kami memberikan bantuan uang sebesar 5 milyar untuk bagian atas dan 5 milyar untuk bagian bawah, jadi total 10 milyar. Kemudian dari Pimpinan DPRD memberikan bantuan 2 milyar sehingga total bantuan keseluruhan adalah 12 milyar ditambah dengan secara adat budaya baik yang hadir dari ASN, Tokoh masyarakat dan yang hadir ikut memberikan sumbangan masing-masing 2 noken untu kedua belah pihak,” ungkapnya.
Secara resmi Pemerintah melakukan mediasi serta memfasilitasi supaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan daerah tidak ada lagi permusuhan.
Adapun pernyataan baik dari pihak pelaku maupun pihak korban yang telah ditandatangani sebagai tanda peperangan telah selesai diakhiri dengan penandatanganan pernyataan diatas materai Rp. 10.000, - Dikisahkan bahwa awal mula kejadian peristiwa perang suku adalah dari Distrik Kalome sehingga membuka pembicaraan harus dari sana jelas Yoleki Gire salah seorang Kepala Perang.
Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen yang ikut terlibat dalam kegiatan perdamaian sehingga dapat berjalan dengan baik, terlebih kepada kedua belah pihak yang dinyatakan telah berdamai yang ditandai dengan saling berjabat tangan dan berpelukan antara Kepala Perang, Absen Geley sebagai pimpinan bagian atas dan Kenius Wonda Kepala Perang, pimpinan bagian bawah.
Pimpinan Keamanan baik TNI/Polri, turut menyampaikan situasi selama kegiatan berlangsung, keadaan dalam kondisi aman dan terkendali. Dandim 1714/PJ, Letkol Rogi Irwansyah meminta agar tradisi adat yang mengandung unsur kekerasan harus diminimalisir, agar tidak menimbulkan perpecahan serius dimasyarakat.
"Tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan peperangan. Ada jalan perundingan yang bisa ditempuh," beber Rofi.
Senada dengan hal itu Wakapolres Puncak Jaya mendukung upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan situasi di masyarakat. Serta menjadi pelajaran berharga agar pertikaian segera usai.
Pihaknya berharap apapun yang menjadi keputusan Pemerintah Daerah adalah sesuai dengan keputusan bersama demi kepentingan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, pihak keamanan berharap kekerasan dapat diminimalisir dan kedepannya setelah penyelesaian perdamaian ini pemerintah dapat lebih berfokus kepada Pembangunan Daerah yang didukung oleh masyarakat.(ADV).
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mustakim Ali |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi