BONDOWOSO- Pemerintah Desa (Pemdes) Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso melakukan pengawalan terhadap puluhan Keluar Penerima Manfaat (KPM) yang tidak bisa mencairkan beras dari program Kementerian Sosial (Kemensos) berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Setiap hari Pemdes Jeruk Soksok inten mengumpulkan KPM penerima beras BPNT yang tidak bisa mencairkan karena kartunya bermasalah dan menggerakan perangkatnya untuk turun ke KPM untuk mencari data yang valid.
Hodri Kepala Desa Jeruk Soksok mengatakan, selama ini memang banyak keluhan dari masyarakat yang menerima program BPNT dari Kemensos tidak bisa mencairkan bantuanya.
"Mereka mengeluh sejak menerima kartu BPNT tidak bisa mencairkan sampai saat ini," kata Hodri pada media, Kamis (23/9/2021).
Dia mengaku, KPM yang tidak bisa mencairkan bantuannya setiap hari dijaring dengan cara dikumpulkan masing-masing di setiap rukun tetangga (RT) untuk didata dan diadvokasi.
"Kami kumpulkan KPM kartunya yang saat ini bermasalah, setiap hari bergiliran tiap RT dikumpulkan di kantor desa," imbuhnya.
Saat dikumpulkan di balai desa, Hodri meminta masyarakat jika mempunya persoalan soal kartu bantuan yang bermasalah jangan sampai mondar mandir semua orang mengurusi. Dia meminta pada KPM tidak segan-segan mengadu ke desa.
"Meskipun sudah ada pendampingnya namun Pemdes juga mempunya andil untuk mengawal KPM yang kartu kombonya bermasalah. Di desa sudah ada Kaur Kesra dan Operator Desa yang juga memiliki tugas bisa mengatasinya," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan, meskipun sudah ada pendamping, namun pada akhirnya nanti tetap desa yang akan dibutuhkan mengurusnya.
Dia meminta, BNI 46 yang ditunjuk sebagai Bank penyalur di Bondowoso oleh Kemensos untuk dapat segera mencarikan solusi dan memperbaiki kartu KPM yang bermasalah.
" Pemdes Jeruk Soksok akan mengawal sampai tuntas persoalan ini. Saat ini Pemdes lagi mencari apa sebenarnya yang menjadi problem kartu KPM yang bermasalah, apa karena Adminduk atau memang problem dari BNI sendiri," ujarnya.
Dia menyatakan, merasa kasihan kepada KPM yang sampai saat ini tidak bisa menikmati bantuan yang mereka terima gara-gara kartunya bermasalah.
"Di desa kami puluhan orang tidak bisa mencairkan program BPNT karena kartunya bermasalah," imbuhnya.
Menurutnya, jika terdapat persoalan dengan kartu Kombo, lebih baik BNI memperbaiki kartu tersebut ketimbang harus merubah Kartu Keluarga.
"Kalau KK dan KTP diubah karena itu sesuai dengan akte anak dengan surat-surat yang lain," tutupnya.
Sementara ditempat terpisah, Kepala Dinas Sosial Bondowoso Anisatul Hamidah menyebut, jumlah awal kartu bermasalah atau keluarga penerima manfaat (KPM) tidak transaksi mencapai 3300-an di setiap wilayah.
"Jumlah itu baik dari KPM Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, seiring dengan pembenahan yang dilakukan jumlahnya turun ke angka 2000-an," imbuhnya.
Namun, Dinas Sosial tak bisa menyebut secara pasti berapa jumlah KPM yang tidak bisa transaksi terbaru. Sebab, data itu ada pada pihak BNI 46 selalu bank penyalur Bansos.
"Kewenangannya itu ada di BNI. Nanti saya tanya dulu ke BNI," jawabnya.
Adapun penyebab KPM tidak transaksi disebabkan oleh tiga hal. Yakni karena data ganda, saldo nol dan e-wallet tidak aktif.
"Kalau itu sudah klir baru bisa dicairkan. Kita deteksi dulu," terangnya.
Anis menegaskan jika saat ini pihaknya terus mengumpulkan data KPM tidak transaksi. Sembari terus berkoordinasi dengan BNI memperbaiki KKS bermasalah yang sudah masuk.
"Maka dari itu kita koordinasi terus," tambahnya.
Selain telah membuka aduan pelayanan Bansos di kantor Dinas Sosial, Anis juga meminta pemerintah desa untuk jemput bola mencari warganya yang tak bisa mencairkan Bansos.
"Tentu kita juga minta pemerintah desa untuk menginventarisir," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi