BONDOWOSO - Masuk awal tahun 2022 pupuk jenis urea bersubsidi di Kabupaten Bondowoso masih terjadi kelangkaan.
Hal ini ditengarai belum selesainya proses administrasi dan belum disalurkannya pupuk urea bersubsidi dari perusahaan ke distributor serta pada kios penyalurannya, Kamis (5/1/2022).
Salah seorang kios penyaluran tanpa mau disebutkan namanya di Kecamatan Pujer mengatakan, saat ini di kiosnya memang tidak ada pupuk urea bersubsidi, yang ada hanya pupuk ZA.
" Pupuknya memang belum ada, karena belum dikirim oleh distributor, kami juga masih menunggu kiriman walau dari petani sudah ada yang membutuhkan," ujarnya.
Ditanya soal penyebab faktor terjadinya kelangkaan pupuk, ia menjawab tidak mengetahuinya.
" Kami juga tidak tahu kenapa pupuk urea bersubsidi masih tidak ada. Mungkin karena saat ini awal tahun," imbuhnya.
Sementara Andi Hermanto Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, mengatakan, keberadaan pupuk bersubsidi itu memang terjadi kendala sejak tahun 2020 dan 2021.
" Seperti masalah I-RDKK yang saat itu masih tidak sesuai dengan arial lahan pertanian di kabupaten Bondowoso," ujarnya.
Selain itu, lanjut Andi penyaluran pupuk terjadi diluar ketentuan, seperti petani tidak mendapatkan alokasi, karena alasan lahannya mereka kecil.
" Kita tahu kemarin pupuk urea bersubsidi jatahnya dikurangi. Jatah petani hanya satu setengah per hektar dan per musim," imbuhnya.
Dia menerangkan, petani kalau di desa itu kepemilikan luas lahannya sangat kecil sekali. Jarang sekali patani memiliki lahan seluas Satu Hektar, sehingga jatah pupuk itu hanya terkadang cukup sampai 35 kilo karena masih dibagi bagi.
Tak hanya itu, masih kata dia, masih sering terjadi kesulitan di dalam penyalurannya terhadap petani yang mempunyai hak. Sementara,masih banyak pupuk yang mengendap di gudang distributor karena memang tidak ada nama petani di dalam I-RDKK.
" Terkadang ada juga petani malas menebus karena faktornya kecil-kecil jumlah jatah pupuknya," imbuhnya.
Dia menuturkan, seperti tahun kemarin, akumulasi kelebihan pupuk cukup banyak, karena belum terserap di gudang distributor yang disebabkan adanya keruwetan administrasi.
Dia menginginkan, ketersediaan dan kemudahan pupuk dalam pembelian bagi petani dipermudah.
" Tidak masalah pupuk bersubsidi itu dikurangi, tapi ketersediaan dan kemudahan pupuk dalam pembelian petani dipermudah. Sehingga tidak menjadi kesusahan tersendiri bagi petani di bawah," imbuhnya.
Dia mengungkapkan, bahwa di Bondowoso sudah mau menerapkan program Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Pemerintah sudah menyiapkan lahannya. Lahan itu tidak boleh digunakan untuk pembangunan pembangunan lain, kecuali hanya untuk tanaman pangan dan pertanian.
" Program ini kalau tidak ditunjang dengan pupuk yang ada, makan akan terjadi permasalahan sendiri, sehingga Bondowoso yang ditargetkan menjadi lumbung pangan di Jawa Timur itu tidak akan tercapai," ujarnya.
Dia menjelaskan, kebutuhan pupuk petani itu cukup besar, tetapi tidak semua sama rata.
Dijelaskannya, dlihat kondisi alam dan Geofisika di Bondowoso, tidak semua petani bisa tanam padi selama sepanjang tahun. Ada yang memang lahan milik petani tadah hujan, kalau memang selesai musim hujan mereka sudah tidak tanam padi.
" Itu alokasi pupuknya kan harus jelas. Ini memang butuh ekstra perencanaan yang matang baik dari KPPP, Dinas Pertanian, dan dinas yang memang membawahi distribusi pupuk," tutupnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi