JEMBER- Sejumlah petani yang tidak masuk dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan pupuk di Kabupaten Jember.
Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pemilik kios penyalur pupuk Irwan Sukirno, saat ditemui dalam inspeksi mendadak (Sidak) oleh Bupati Jember, Kamis (10/3/2022).
"Jadi memang ada sebagian dari petani ini yang tidak masuk dalam e-RDKK," katanya.
Menurutnya, kelompok yang tidak ada dalam data tersebut adalah, petani yang hanya mengelola atau menyewa lahan milik orang lain.
"Yang mengeluh itu, biasanya adalah mereka punya lahan tapi tidak masuk dalam e-RDKK atau mereka yang hanya mengelola, menyewa lahan orang lain, karena tidak masuk dalam e-RDKK," lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jember Imam Sudarmaji menjelaskan, bagi petani yang belum terdaftar dalam e-RDKK, dapat segera melapor ke gabungan kelompok tani (Gapoktan) di wilayah masing-masing.
"Kalau ada yang seperti itu, mereka bisa melapor ke Gapoktan langsung, agar nanti dimasukkan ke dalam e-RDKK," jelasnya.
Meski demikian, lahan yang dikelola tidak boleh lebih dari dua hektar, agar bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.
"Dalam artian lahannya ini, tidak lebih dari dua hektar, kalau lebih dari itu ya dianggap tidak layak mendapatkan pupuk subsidi," ucap Imam.
Dirinya juga menyebut, berdasarkan jumlah lahan pertanian yang masuk dalam e-RDKK, ketersediaan pupuk subsidi masih belum dapat mencukupi kebutuhan petani.
Sehingga dengan demikian, kebutuhan pupuk di musim tanam, terpaksa harus ditutupi dengan pupuk non-subsidi, meskipun dengan harga yang mahal.
"Masih kurang sekitar 44 persen, dari yang kita usulkan," tandasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi