BANYUWANGI- Aliansi Mahasiswa Cipayung Banyuwangi turun jalan, menggelar aksi menolak usulan masa Jabatan Presiden Jokowi 3 periode, kelangkaan minyak goreng, PPN 11 persen dan kenaikan harga BBM Pertamax.
Unjuk rasa dilakukan di Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (11/4/2022). Massa yang berjumlah puluhan itu sempat menduduki kantor dewa setempat.
Para orator terus bergantian secara semangat menyampaikan orasinya. Terlihat juga aksi dijaga ketat personel kepolisian.
Mereka diterima langsung dua Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M Ali Mahrus dan Michael Edy Hariyanto dan anggota dewan
Koordinator aksi Rozaki Mukhtar mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM Pertamax cukup jauh dari harga sebelumnya.
"Kami mengindikasi nantinya banyak terjadi proses shifting/peralihan. Yang biasanya menggunakan Pertamax lalu menggunakan Pertalite, meskipun itu sudah ada clusterisasinya, tapi ternyata temuan kami di lapangan yang banyak terjadi yakni proses-proses shifting," kata Koordinator Aksi dari GMNI ini.
Kedua terkait kelangkaan minyak, pihaknya mengindikasi banyaknya saluran tata niaga. Karena per Provinsi berbeda. "Kami mengindikasi adanya mafia minyak yang bermain. Juga persoalan kenaikan pajak 11 persen. Keempat yakni usulan tiga periode," kata Rozaki.
Menurutnya empat tuntutan tersebut sangat berdampak pada masyarakat di Banyuwangi. "Semua elemen masyarakat merasakan hal ini, terutama minyak langka. Ini terjadi ketimpangan," katanya.
Para mahasiswa pun mengajukan petisi kepada DPRD Banyuwangi terkait tuntutan tersebut, agar diperjuangkan ke pemerintah pusat.
Terpisah Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M Ali Mahrus mengaku akan memperjuangkan aspirasi dari mahasiswa. Pihaknya juga telah menandatangani tuntutan dari mereka.
"Kita sudah menandatangani petisi sebagai bentuk kita siap menyuarakan aspirasi mahasiswa hingga ke tingkat pusat," kata Mahrus.
Menurut Mahrus, pihaknya di daerah tidak ikut menentukan kenaikan harga BBM, kelangkaan minyak goreng, termasuk urusan amandemen UU berkaitan dengan hal yang kini menjadi isu nasional.
Kata dia, sejauh ini pihaknya di daerah telah melakukan fungsi kontrol. Dengan melakukan sidak ke pasar untuk memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok tersebut betul langka atau tidak.
"Sehingga adanya aspirasi hari ini, menjadi dasar kita untuk lebih kuat menyampaikan melalui lembaga DPRD ke tingkat pusat, bahwa yang terjadi di lapangan seperti ini," pungkas Mahrus. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi