DPRD Sebut Ratusan Paket Kegiatan Fisik di Situbondo Tak Dilaunching

Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Arifin usai Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas PUPP, DLH dan Kabag ULP di Aula Rapat Komisi DPRD, mengatakan bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari masing  masing OPD terkait, sampai saat ini dari ratusan paket kegiatan  Pekerjaan infrastruktur yang ada, tidak satupun anggaran yang bersumber dari DAU yang dilaunching. 

Oleh Sebab itu, Komisi III DPRD Situbondo berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan  kegiatan Infrastruktur tersebut. 

"Sebab peningkatan pembangunan di segala sektor ini akan mempengaruhi  peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Situbondo disaat terdampak covid 19,” katanya. 

Dengan persoalan tersebut Komisi III DPRD mendesak kepada OPD OPD yang mempunyai kegiatan Pekerjaan Fisik agar segera dilaunching sehingga tidak dikejar kejar oleh waktu seperti tahun sebelumnya. 

"Harapan kita supaya bagaimana Pekerjaan tersebut nantinya sesuai dengan yang kita harapkan bersama, karena Komisi III DPRD Situbondo tidak menginginkan persoalan ini terjadi lagi seperti pada tahun 2021," terang Arifin. 

Menurutnya, dari pengamatan Komisi III DPRD Situbondo, bahwa pada tahun 2021 banyak pekerjaan yang pelaksanaannya, dikerjakan secara mendesak, sehingga berdampak terhadap kwalitas pekerjaan. 

"Tentu karena dipengaruhi dari beberapa faktor seperti cuacanya tidak mendukung, oleh sebab itu Komisi III mendesak kepada seluruh OPD yang mempunyai  kegiatan pekerjaan fisik segera mengambil langkah langkah konkrit agar semua persoalan ini segera teratasi," lanjutnya. 

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dari Ratusan Paket Pekerjaan fisik di Situbondo baru ada limabelas Paket Pekerjaan yang masuk di ULP. 

"Padahal sekarang waktunya sudah masuk  ke triwulan dua sehingga kalau ini terus berlarut larut tidak segera dilaksanakan, maka Pekerjaan fisik yang bersumber dari anggaran DAU tersebut akan numpuk pada pekerjaan fisik di PAK nanti, ini kan berbahaya dan akan menjadi temuan BPK," ungkapnya. 

Dirinya menambahkan, RKB tersebut nilainya tidak sedikit, yaitu mencapai Rp. 12 M, besarnya nilai nominal tersebut merupaka  gabungan dari beberapa paket pekerjaan yang dijadikan satu kesatuan. 

"Ini artinya tidak dirinci satu per satu per Paketnya, sehingga tidak diketahui jumlah  perpaketnya itu berapa, ini seharusnya tidak boleh terjadi," tambahnya. 

Komisi III DPRD menilai perbuatan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan dengan memasukkan angka gelondongan, bisa jadi sebagai siasat untuk menyembunyikan jumlah paket pekerjaan, agar tidak diketahui jumlahnya. 

"Kan seharusnya dari angka 12 miliar ini tidak digabung, tetapi harus dirinci satu per satu berapa jumlah harga perpaketnya sehingga diketahui nilai harga pekerjaan fisik per itemya itu berapa, yang akan dikerjakan nanti, artinya angkanya tidak dijadikan satu gelondogan seperti itu," paparnya. 

Dengan adanya persoalan tersebut Komisi III DPRD Situbondo, dalam waktu dekat akan memanggil Kepala Dispendikbud untuk minta klarifikasi terhadap persoalan pengajuan data yang disampaikan kepada ULP. 

"Sekali lagi saya sampaikan bahwa Komisi III DPRD Situbondo akan memanggil Dispendikbud, tidak akan menanyakan masalah mutu pendidikan tetapi kami akan menanyakan masalah progres pekerjaan fisik yang mau dikerjakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo karena pada saat Rakor tadi mereka tidak hadir tanpa Ada alasan apapun ke kami, padahal keterangannya sangat dibutuhkan sekali," tandasnya. (Syam/Wil)