JEMBER - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jember minta Pemkab Jember dalam hal ini Satpol PP tidak terkesan anti partai.
Hal itu merujuk kepada surat edaran yang sempat viral di media sosial, terkait penertiban baliho dan papan reklame kampanye.
"Kalau kita orang awam membaca, isi surat itu tersirat seakan-akan Satpol PP anti Parpol dan Ormas. Kalau kita baca orang awam begitu menafsirkannya," tegasnya, saat dikonfirmasi lewat sambungan selulernya, Kamis (05/05/2022).
Pria yang akrab dipanggil Cak Ayub ini mengaku aneh, aturan yang dipakai Satpol PP dalam surat edaran yang ditujukan kepada camat se-Kabupaten Jember tidak nyambung.
"Apa hubungannya isi surat yang menyebut masa kampanye, ini kan tidak nyambung. Coba baca isi suratnya, isi baliho kita mengucapkan Idul Fitri kok bukan kampanye," kelakarnya.
Lebih jauh mantan Ketua Ansor Jember ini meminta kepada Satpol PP untuk tidak mengajari Parpol tentang Perda.
"Karena Perda itu yang membuat adalah kita, buah pikir dari orang-orang partai politik. Jadi jangan ajari kami tentang itu," pintanya.
Kembali Ayub meminta agar Satpol PP untuk profesional dalam menegakkan Perda dan tidak tebang pilih.
"Kalau memang Satpol PP mau menegakkan Perda, mengapa papan reklame yang lain yang melanggar kok dibiarkan. Ayo buka-bukaan mana papan billboard yang sudah habis izinnya, kalau ada gabar Bupati dan Wakil Bupati berani apa tidak Satpol PP menurunkan," tanya Ayub.
Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jember Farouq, masih belum berhasil dikonfirmasi.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Imam Hairon |
| Editor | : M Ainul Yaqin |
Komentar & Reaksi