SUARA INDONESIA

Fraksi PKS Surabaya Keluarkan 4 Poin Sikap Tolak Kenaikan Harga BBM

Lukman Hadi - 08 September 2022 | 17:09 - Dibaca 1.21k kali
Peristiwa Daerah Fraksi PKS Surabaya Keluarkan 4 Poin Sikap Tolak Kenaikan Harga BBM
Fraksi PKS Surabaya Keluarkan 4 Poin Sikap Tolak Kenaikan Harga BBM. (Foto: Lukman/suaraindonesia.co.id)

SURABAYA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya turut menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sikap penolakan ini mengikuti jejak Fraksi PKS DPR RI.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo mengatakan, naiknya harga BBM bersubsidi menyebabkan kesulitan masyarakat semakin bertambah. 

"Pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir truk dan angkot, buruh dan pekerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit, terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali," ujar Cahyo saat jumpa pers di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (8/9/2022).

Menurut Cahyo, kenaikan harga BBM bersubsidi sangat bertentangan dengan kehendak masyarakat.

Ia menyebut seperti dari hasil survei LSI, yang mana sebanyak 58,7 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan harga BBM.

Disusul hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan 78,8 persen masyarakat sepakat pembatalan BBM bersubsidi.

"Hanya dalam hitungan hari, dampak yang dirasakan semakin terasa sehingga ketidaksetujuan warga dengan kebijakan ini semakin naik angkanya ketika disurvei," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Fraksi PKS DPRD Surabaya mengeluarkan 4 pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pertama adalah mendorong pimpinan DPRD dan Wali Kota Surabaya menyampaikan sikap menolak kenaikan BBM bersubsidi kepada Pemerintah Pusat.

Kedua, Meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan BBM bersubsidi. Ketiga, meminta Presiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD 1945, yakni pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Keempat meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengataasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat," tegasnya.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Lukman Hadi
Editor : Imam Hairon

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya