SURABAYA - Keseriusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surabaya dalam menolak kebijkan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi terus digaungkan.
Penolakan kenaikan harga BBM dilakukan seiring intruksi dari DPP PKS agar semua kader dan pengurus di tingkat daerah untuk satu suara menentang kebijakan rezim Jokowi ini.
Ketua DPD PKS Surabaya Johari Mustawan mengatakan, kebijakan pemerintah kali ini sungguh menambah panjang kesengsaraan dan kesulitan ekonomi masyarakat.
"Status pandemi belum usai. Pemerintah belum mencabut dari pandemi menjadi endemi. Banyak masyarakat kesulitan ekonomi karena pandemi 2 tahun ini, sekarang ditambah BBM naik," kata pria akrab disapa Bang Jo ini, Sabtu (10/9/2022).
Sebenarnya, menurut penilaian Jo, kenaikan harga BBM sekarang ini seharusnya tidak terjadi. "Pemerintah masih bisa mengambilkan dari dana alokasi yang lain," imbuhnya.
Ia membeberkan, betapa melimpahnya sumber daya alam dimiliki Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Namun, lanjut dia, pemerintah justru mengimpor dari negara yang tidak menghasilkan minyak, seperi Singapura.
"Artinya apa? Pemerintah harus meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan bahan bakar minyak gas untuk kepentingan masyarakat Indonesia," bebernya.
Sehingga ia berharap, pemerintah mampu mengkaji ulang kebijakan yang justru menyusahkan masyarakat. Adapun penundaan proyek-proyek yang tak berkaitan dengan hajat orang banyak.
"Kami akan tetap konsisten apa yang menjadi keluhan masyarakat. Apalagi kalau sudah berkaitan kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi