JEMBER - Anggota komisi B yang sekaligus Waka Bapemperda DPRD Kabupaten Jember Alfian Andri Wijaya, dengan tegas menolak 5 Raperda usulan Pemerintah Daerah (Pemda) Jember. Salah satunyaz Raperda penyertaan modal PDP Khayangan.
Alfian berdalih, Raperda penyertaan modal tersebut lantaran masih banyak hal pokok yang lebih penting untuk di prioritaskan.
"Masyarakat kita butuh sentuhan program-program yang lebih bermanfaat dan menyentuh langsung ke masyarakat. Seperti pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan yang lainnya," ujarnya, Kamis (27/10/2022).
Alfian mengungkapkan, anggaran Rp 15 miliar di badan anggaran yang sudah dipersiapkan pada penyertaan modal di tahun 2023 untuk PDP Khayangan harusnya dipertimbangkan matang.
"Anggaran sebesar itu harusnya, menjadi prioritas untuk program yang lain. Yaitu tadi, harusnya untuk pengentasan kemiskinan. Sebagaimana janji Bupati saat kampanye," tandasnya.
Selain kemiskinan, kata Alfian, masih banyak persoalan warga yang perlu di prioritaskan. Semisal, petani yang kekurangan pupuk.
Hal itu yang membuat anggota Fraksi Gerindra ini tidak habis pikir, mengapa anggaran itu tidak di alokasikan untuk skala prioritas saja.
"Masih banyak program prioritas. Kok ini anggaran malah dipakai di program yang bukan prioritas," ungkapnya.
Alfian memaparkan, anggaran Rp 15 miliar itu direncakan untuk tenaga kerja sebanyak 1.600 buruh. Padahal, menurut Alfian, kalau hanya untuk membayar buruh, menyewakan sebagian kecil lahan saja sudah cukup.
"Kenapa kok terus-terusan tidak mandiri dari 2015 ini. Kalau tidak kita ingatkan dari sekarang, kita khawatir kedepan PDP Khayangan tidak bisa tumbuh karena terbiasa dimanja," pungkasnya.
Kendati begitu, dirinya tidak membantah bahwa PDP Khayangan pada kejayaannya dalam sejarah mulai tahun 1969 pernah menyumbang tinggi PAD.
"Tetapi kita berbicara hari ini bukan yang dulu. Memang sampai 2009- 2014 mampu setor 47 miliar. Tetapi, sejak 2015 sampai sekarang PDP Khayangan tidak mampu menyetor PAD malah menyewakan lahannya dan menyusuh terus ke APBD dan terus menyusut sampai sekarang," sebutnya.
Sebelumnya, Aktivis Posko Merdeka Mohamad Sholeh bernada sama. Ia meminta DPRD menolak usulan Raperda Penyertaan modal PDP Khayangan karena selalu merugi.
Sholeh mengusulkan, untuk disewakan dan di kelolakan kepada pihak ketiga agar pemerintah dan pekerja kebun tetap untung.
"Mending uangnya untuk modal UMKM, Pertanian dan nelayan. Kalau dipijak ke tigakan, pekerja buruh akan tetap bekerja. Tinggal bagaimana pemerintah melakukan perjanjian," tutupnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Zainul Hasan |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi