CILACAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) Fase VI di tiga provinsi di Indonesia dengan target sebanyak 1.964.708 bidang.
Dari ketiga Provinsi tersebut, salah satunya Jawa Tengah.
Adapun Kabupaten di Jawa Tengah yang menerima program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) yakni Cilacap.
"PTSL-PM ini dalam rangka meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan," ungkap Kepala ATR/BPN Kantah Kabupaten Cilacap, Karsono melalui Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Heri Supriyoko saat ditemui awak media, Jumat (3/3/2023).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, tanah yang dapat disertifikasi melalui program PTSL-PM tersebut yaitu tanah yang tidak ada masalah atau sengketa.
Sementara, untuk PTSL-PM tahun 2023, ATR/BPN Kantah Kabupaten Cilacap mentargetkan pengukuran tanah 100 ribu bidang dan pembuatan sertifikat hak atas tanah atau SHT sekitar 50 ribu bidang.
Untuk penetapan lokasi, kata dia, berada di 25 Desa yang tersebar di 11 kecamatan dan dilaksanakan oleh 6 tim.
"Masing-masing tim ini sekitar 3 sampai 4 desa. Dan untuk PTSL ini sudah berjalan di tahapan penyuluhan, tinggal tahapan pengukuran," katanya.
Lebih lanjut, Heri menyampaikan, dalam pelaksanaannya nanti akan dikerjakan oleh pihak ketiga sebagai petugas ukur tanah karena anggaranya dibiayai dari APBN dan bersumber dari Pendanaan Hibah Luar Negeri (PHLN).
"Sebelum diadakan pengukuran, ada kegiatan pemasangan tanda batas melalui program gerakan pemasangan tanda batas oleh masyarakat. Setelah dipasang patok batas ini, harapnya kalau terjadi sengketa batas bisa teratasi," jelasnya.
Dari target pengukuran tanah 100 ribu bidang di Cilacap, kata dia, baru mendapat penyedia petugas ukur ketiga sekitar 80 ribu bidang masih kurang sekitar 20 ribu bidang.
"Semua akan dikerjakan dalam bulan Maret ini dan harus selesai di tahun 2023. Sehingga diharapkan target sertifikasi 50 ribu bidang nanti bisa tercapai," ujar Heri.
Berdasarkan data ATR/BPN Kantah Cilacap, tanah yang belum bersertifikat sekitar 50 persen.
Oleh karena itu, Heri meminta agar semua pihak turut mensosialisasikan kepada masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan melalui program PTSL-PM.
"Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program PTSL-PM. Dan Program ini merupakan terobosan pemerintah agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas hak tanahnya," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Satria Galih Saputra |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi