JEMBER - Ketua Forum Honorer Tenaga Kesehatan (FHTK) Kabupaten Jember, Dwi Rendra minta Bupati dan Ketua DPRD Jember bisa mendengar tangisan honorer tanaga kesehatan (Nakes) Jember.
Tangisan ratusan honorer di Balai Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo cukup menjadi bukti, bahwa kondisi nakes Kabupaten Jember sangat memperihatinkan.
“Dihadapan Kepala BKPSDM dan Dinas Kesehatan, ratusan honorer menangis mengadukan nasibnya yang belum jelas,” terang Dwi Rendra menyampaikan lewat sambungan selulernya, Jumat (9/02/2023).
Rendra mengingatkan, keberadaan honorer nakes di Kabupaten Jember jumlahnya di atas seribu orang.
“Perlu kami ingatkan, mereka sudah komitmen satu komando. Ketika nasib mereka terkesan diabaikan, jangan salahkan kami jika mengheningkan cipta (mogok) massal,” tegasnya.
Kendati begitu, Rendra tetap berpikir positif, Bupati dan DPRD akan mencarikan solusi terbaik terkait status mereka.
“Jatah ASN sudah minim. Maka, kami meminta SK Bupati adalah harga mati. Jika pendidikan bisa, mengapa kita tidak bisa,” herannya.
Rendra menyebut, sampai saat ini nasib honorer tenaga kesehatan Jember masih sangat miris dan memperihatinkan.
"Mereka dibutuhkan saat Covid-19 menerpa negeri ini. Tetapi, giliran minta keadilan, Bupati Jember kemana. Honor Rp300 ribu perbulan dapat apa pak," bebernya.
Sebelumnya, Kepala BKPSDM Kabupaten Jember, Sukowinarno mengaku akan mengkaji dasar hukumnya.
Ia menyebut, terkait kebijakan SK Bupati Jember bukan menjadi hak dan kewenangan BKPSDM saja. Melainkan, banyak pihak.
“Karena harus dimusyawarahkan ke badan anggaran. Melihat kondisi keuangan, kebutuhan dan kemampuan,” ucapnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Imam Hairon |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi