NGAWI - Kisruhnya lembaga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi mencuat kepermukaan. Hal ini setelah salah satu pegawai DAPM yang menjabat sebagai bendahara DAPM di nonaktifkan.
Penonaktifan bendahara DAPM yang dilakukan oleh Badan Pengawas (BP) inipun direspon oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno.
Ditemui awak media di ruang kerjanya, Kabul mengatakan bahwa saat proses penonaktifan bendahara tersebut, pihaknya turut diundang.
"Beberapa minggu yang lalu kami diundang oleh badan pengawas DAPM, termasuk ada juga dari kepala desa yang lain di Kecamatan Gerih. Dalam pertemuan tersebut memang membahas kekisruhan di lembaga DAPM atau Bumdesma yang berujung pemberhentian bendahara," ungkap Kabul, Selasa (5/10/201).
Dikatakan Kabul, bahwa permasalahan DAPM Kecamatan Gerih menyangkut keuangan, maka pihaknya sebagai penengah agar badan pengawas bekerjasama dengan yang lebih kompeten yakni auditor atau dari inspektorat.
"Yang pasti didalam berita acara tersebut memang menyangkut pemberhentian bendahara. Namun, kami dari pihak DPMD saat itu berada diposisi penengah, sehingga kami memberi masukan kepada badan pengawas jika ada permasalahan dengan keuangan alangkah baiknya melibatkan audit atau bisa ke inspektorat," ucapnya.
Sementara kepala Unit Pengelola Keuangan (UPK) DAPM Kecamatan Gerih, saat diwawancarai awak media di kantor DAPM yang berada di Jl Raya Gerih-Geneng tepatnya di Desa Guyung, terkesan irit bicara.
"Kami tidak bisa memberikan statemen terkait DAPM. Karena secara internal masih ada struktur diatas kami yakni Badan Pengawas (BP)," kata Cahyo Kepala UPK DAPM Kecamatan Gerih.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Ari Hermawan |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi