BANYUWANGI- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) terus menggalakkan program menuju desa ramah perempuan dan anak.
Setidaknya ada dua program yang terus disosialisasikan kepada masyarakat. Pertama Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dan Forum Anak Desa (FAD).
Kepala Dinsos PPKB, Henik Setyorini membeberkan, sejak 3 tahun terakhir angka kasus perempuan dan anak di Banyuwangi memang menunjukkan tren penurunan.
Seperti di tahun 2019 sebanyak 50 kasus, 2020 sebanyak 46 kasus dan di tahun 2021 sebanyak 38 kasus. Meski mengalami penurunan pihaknya masih merasa prihatin.
Dikarenakan setiap tahun kasus perempuan dan anak di Banyuwangi sering terjadi. "Kendati menurun kami juga cukup prihatin. Sehingga dengan program-program tersebut harapannya angka kasus bisa terus ditekan," ungkap, Rabu (16/3/2022).
Menurutnya, pada awal bulan Maret kemarin, perwakilan dari pemerintah pusat hadir di Banyuwangi untuk menuntaskan pemetaan wilayah di dua desa pilot projects di Desa Watukebo dan Desa Kepundungan.
"Termasuk juga rakor dengan SKPD di jajaran pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Karena memang program ini ditopang oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami melakukan sounding untuk melakukan penyesuaian," katanya.
Dia menyebut dalam DRPPA ada sepuluh indikator yang harus dicapai. Namun di tahun 2022 ini Banyuwangi ditargetkan menyelesaikan empat indikator.
Empat indikator yang dimaksud diantaranya adalah pengorganisasian perempuan anak di desa. Penguatan pendataan yang memuat perempuan anak di desa terkait.
Ketiga tersedianya peraturan desa yang memberikan perlindungan dan penguatan hak perempuan anak, guna mematangkan aturan itu mendatang juga akan diadakan pelatihan paralegal. Keempat adalah adanya ploting anggaran yang mengedepankan kepentingan perempuan anak.
"Tapi kita juga berinisiatif menambahkan satu target yakni mendorong perempuan mandiri dalam usaha. Kita sudah mulai dengan pelatihan-pelatihan," ujar Henik.
Sementara itu untuk program FAD, lanjut Henik, kini pun juga terus digodok. Dari target 70 forum desa, proses pembentukan sudah berjalan lebih dari 50 persen.
Secara pelaksanaan, masih kata Henik, berbeda dengan DRPPA yang lebih mendorong terbentuknya regulasi dan pemberdayaan perempuan. FAD lebih memberikan keleluasaan bagi anak untuk berproses.
"Anak diberikan ruang, ditumbuhkan jiwa kepemimpinannya, empatinya untuk dapat bersuara menyampaikan ide dan haknya kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah desa," tutupnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi